Memang, para perempuan ini memetik buah dari perjuangan Kartini. Namun, bukan berarti jalan mereka sangat lapang. Sebaliknya, tantangan baru yang lebih beragam dan kompleks harus mereka hadapi.
Spirit Kartini masa kini menjelma dalam sosok pemimpin muda Kota Kediri, Vinanda Prameswati. Wali Kota Kediri periode 2025 - 2030 ini membuktikan bahwa perempuan bisa mengisi peran di masyarakat. Menembus tabir yang selama ini erat dengan label maskulin atau laki-laki.
Namun, di tengah dunia birokrasi dan tuntutan publik yang tinggi, wali kota perempuan tersebut masih menghadapi tantangan khas yang dihadapi Kartini masa kini. Yaitu stigma hingga ekspektasi sosial yang belum sepenuhnya setara.
Vinanda blak-blakan menyebut hambatan perempuan saat ini bukan lagi soal “pingitan” secara fisik seperti era Kartini yang membatasi ruang gerak perempuan. Sebagai pemimpin perempuan, dia justru masih dihadapkan dengan stereotip gender yang seolah membatasinya dalam berkarya.
“Biasanya kalau lingkungan kita mayoritas laki-laki, terkadang kita dianggap tidak punya kemampuan,” ujarnya.
Dia mencontohkan, sebagai kepala daerah, tantangan itu nyata dia rasakan. Dia paham betul posisinya sekarang menuntut kesiapan 24 jam. Namun, stigma itu yang justru kerap membatasi persepsi publik.
“Orang kadang menganggap, ‘Mbak Wali kan perempuan, tidak bisa ditemui malam-malam. Apalagi masih muda, belum menikah, dan lain sebagainya,” beber wali kota termuda ini.
Padahal, menurut dia, amanah jabatan melekat tanpa mengenal waktu. “Sehingga orang selalu menganggap seolah-olah kita tidak bisa diskusi, tidak bisa meluangkan waktu 24 jam. Padahal kalau sudah diberikan amanah, artinya itu sudah tugas dan tanggung jawab kita,” sambungnya.
Di tengah stigma itu, dia justru melihat perempuan masa kini punya peluang jauh lebih besar dibanding era Kartini dulu. Dimulai dari kesempatan yang sama mengakses pendidikan.
Di Kota Kediri, akses yang setara itu bukan bualan. Apalagi dengan komposisi penduduk perempuan yang bahkan mencapai lebih dari separuh total populasi. Representasi perempuan di ruang publik pun menurutnya meningkat.
Mulai dari kursi legislatif, lurah, hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga vital di lingkungan pemkot yang kini semakin banyak diisi perempuan.
Baca Juga: Ribuan Rider Ikuti Touring Religi Bareng Gus Iqdam dan Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati
“Artinya, tidak ada lagi batasan bahwa perempuan tidak bisa maju. Mau perempuan atau laki-laki ketika sudah punya tugas dan tanggung jawab untuk bekerja dengan baik ya harus dilaksanakan,” tandasnya.
Upaya membangun kesetaraan itu tidak hanya dengan memberikan peluang yang sama. Melainkan juga lewat kebijakan yang berpihak pada perempuan. Salah satunya dari kebijakan work from home (WFH) yang merupakan instruksi Pemerintah Pusat.
“Untuk melaksanakan instruksi ini, kami 40 persen yang WFH. Nah, yang diutamakan WFH itu perempuan. Karena terkadang ada yang hamil dan lain sebagainya, sehingga itu yang kami utamakan,” beber Vinanda.
Sehingga, mewujudkan kebijakan yang berkeadilan secara gender itu bukan berarti ‘menyamakan’. Melainkan adaptif dengan menyesuaikan kebutuhan. Selain itu, pemberdayaan perempuan di lingkungan pemkot juga diwujudkan dengan pemberian program beasiswa pendidikan.
“Ini untuk segala jenjang. Dan kita fair-fair saja. Artinya, kalau nantinya yang memenuhi persyaratan memang mayoritas perempuan, ya kami berikan beasiswa,” papar alumnus Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya itu.
Sementara untuk masyarakat, intervensi lebih spesifik dilakukan melalui program perlindungan perempuan dan anak. Pemkot Kediri mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlindungan perempuan dan anak yang sigap menangani kasus kekerasan.
Tak hanya respons cepat, pembenahan fasilitas juga dilakukan. Ruang layanan publik harus ramah perempuan dan anak. Seperti dengan menghadirkan ruang laktasi hingga fasilitas ramah anak. “Itu saya arahkan dan beberapa kelurahan sudah mulai merencanakan itu,” ungkap perempuan kelahiran 1998 itu.
Bahkan, aspek transportasi publik tak luput dari perhatian. Salah satunya dengan memberikan kursi prioritas bagi ibu hamil.
“Ini bukan soal mengistimewakan, tapi lagi-lagi kalau ibu hamil kan membawa beban yang lebih dari yang lainnya. Istilahnya perlu ada bantuan untuk mereka di situ,” tegasnya.
Lebih jauh, Vinanda menaruh perhatian pada kelompok perempuan kepala rumah tangga. Mereka dinilai menghadapi beban ganda. Yakni, mencari nafkah sekaligus mengurus keluarga. Dari situ, pemerintah hadir dengan memberikan program pemberdayaan dan pendampingan.
“Karena beban mereka kan cukup berat. Mereka harus bekerja dan di sisi lain harus mengurus anggota keluarga. Terkadang kalau sudah capek pulang kerja, anaknya di rumah butuh perhatian, tapi ketika emosinya tidak stabil, secara psikis juga akan berdampak,” beber Vinanda terkait alasan pemkot juga menghadirkan pendampingan psikologis bagi perempuan kepala rumah tangga.
Sedangkan untuk program pemberdayaan untuk melatih keterampilan juga dihadirkan. Seperti pelatihan menjahit, memasak, dan sebagainya. Tujuannya agar perempuan-perempuan tersebut juga memiliki kemandirian secara ekonomi.
Menariknya, program ini tidak berhenti di pelatihan saja. Ada pendampingan lanjutan, termasuk evaluasi produk hingga kolaborasi dengan dunia usaha. Tujuannya jelas, agar pelaku usaha perempuan tidak sekadar bertahan, tetapi mampu berkembang.
Sebagai pemimpin perempuan, Vinanda mengakui tantangan terbesar bukan hanya soal stigma gender. Tetapi juga ekspektasi publik yang tinggi. Di satu sisi, masyarakat menginginkan perubahan cepat. Di sisi lain, proses birokrasi membutuhkan tahapan dan sinergi dengan berbagai pihak.
“Dibutuhkan lebih banyak komunikasi. Semua harus duduk bersama untuk mencari solusi,” katanya.
Harapannya sebagai pemimpin Kota Kediri, akses yang setara dan berkeadilan bisa semakin luas dirasakan masyarakat. Khususnya dari segi pendidikan, semua warga Kota Kediri harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pun dari sisi kesehatan yang juga harus unggul.
“Jadi ketika orang melihat Kediri, oh, saya ingin sekolah di sana. Mau berobat juga datangnya ke Kediri, bahkan ingin liburan juga ke Kediri karena melihat kota ini berkualitas,” ujarnya.
Di titik itu, semangat Kartini tetap relevan meski disesuaikan dengan zaman. Bukan lagi sekadar perjuangan membuka akses. Tetapi memastikan perempuan bisa berdiri sejajar, berdaya, dan ikut menentukan arah pembangunan.
Dan di Kota Kediri, semangat itu kini tak hanya dirayakan di satu hari dalam setahun saja. Melainkan mengiringi langkah perempuan-perempuan hebat itu di setiap harinya.(ayu ismawati/fud)
Editor : Andhika Attar Anindita