JP Radar Kediri- nsiden keracunan dalam program MBG memantik reaksi Pemkot Kediri. Mereka melakukan langkah antisipasi. Yaitu memeriksa kondisi makanan terlebih dulu sebelum dibagikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Mandung Sulaksono mengatakan, beberapa langkah yang dilakukan juga untuk menyikapi arahan Pemerintah Pusat. Salah satunya, membentuk satgas MBG di daerah. Berperan mewadahi masukan dan kendala dalam pelaksanaan program prioritas nasional itu. Termasuk memfasilitasi murid, wali murid, maupun sekolah saat ada temuan insiden seperti keracunan makanan.
“Sampai saat ini petunjuk teknis satgas dari Pusat itu belum ada. Tetapi kami mendahului untuk mulai membentuk satgas inisiatif,” ujar Mandung.
Satgas inisiatif itu dibentuk sebagai langkah antisipatif yang melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Mandung mencontohkan, dari dinas pendidikan akan mulai menggencarkan pengawasan di sekolah-sekolah yang siswanya sudah menerima program MBG.
“Saat ini, guru atau kepala sekolah kami imbau tolong sebelum disajikan, dicek dulu. Buka beberapa tempat makan itu sebelum didistribusikan ke anak-anak. Itu antisipasi kami,” sambungnya.
Pihaknya berharap SPPG yang beroperasi di Kota Kediri bisa berkomitmen menjamin kualitas makanan. Pun dengan waktu pendistribusian yang harus tepat waktu. Di tambah bapak dan ibu guru di sekolah yang ikut andil mengawasi kondisi makanan saat tiba di sekolah.
“Pada umumnya orang tua dan siswa senang. Dari orang tua senang-senang saja. Tetapi dengan kejadian itu kan rasa khawatir itu wajar ada. Namun intinya dari para orang tua ingin semuanya aman,” tandas Mandung.
Pemerintah membenarkan terkait adanya sekolah yang sudah menerapkan makan bergizi sebelum adanya MBG. Dan itu dipersilakan asal sesuai kesepakatan dengan wali murid.
Sementara itu, terkait sekolah yang memilik program makan siang mandiri dibenarikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Kediri Achmad Faiz. Melalui Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Abdullah Rosyaad, dia mengatakan hampir setiap sekolah dengan program full day atau program berbasis pesantren menerapkan makan bergizi di sekolahnya.
“Biasanya di sekolah-sekolah atau madrasah plus berbasis pesantren. Atau yang full day. Seperti di bawah naungan Muhammadiyah atau NU, ataupun yang berbasis full day,” jelasnya.
Menurut laki-laki yang akrab disapa Rosyaad itu, jumlahnya banyak. Lebih dari 20 lembaga. Namun, tidak sampai 50 persen dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kediri.
Walau demikian, menurutnya, program itu tidak seperi MBG yang gratis. Melainkan biaya mandiri sesuai kesepakatan wali murid dengan pihak sekolah.
Terkait adanya MBG yang diterapkan, menurut Rosyaad, beberapa ada yang menerapkan MBG dan menghilangkan program makan bergizi mandiri dan menerapkan MBG. Namun ada pula yangmasih belum.
“Ketika saat ini pemerintah memberikan jatah MBG, maka yang anak-anak yang dulu itu ya berhenti. Artinya hanya menerima jatah MBG. Tidak lagi membayar,” jelasnya.
Hal itu juga diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin. Melalui Kasi Kurikulum SD Inul Dwi Astuti dia membenarkan ada banyak sekolah yang menerapkan makan bergizi sebelum adanya MBG.
“Insyaallah kalau sekolah full day swasta ada makan siang. Sudah disiapkan dari sekolah sebelum adanya MBG,” jelasnya.
Adapun sekolah itu seperti SD NU Insan Cendekia Ngadiluwih, SDI NU Pare, SDIT Nurul Islam Pare, SD IIS PSM Grogol, SD Al Fath Pare, SD Al Arif Gampengrejo. Ada pula MI Alam Al Fawaz, Pare dan beberapa lainnya yang menerapkan full day school. (*)
Makan Bergizi Gratis di Kota Kediri
Lembaga Penerima (di Bawah Dinas Pendidikan Kota Kediri):
65 PAUD dan TK
90 SD
19 SMP
30 Ribu pelajar
21 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Editor : Mahfud