Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin.
Dia mengatakan, Bupati Kediri telah memikirkan solusi untuk mengatasi blank zonasi. Beberapa sekolah sudah dibangun untuk mengatasi hal tersebut.
“Ini upaya Mas Bup (Bupati Dhito, Red) untuk mengurangi angka putus sekolah. Seperti pembangunan SMPN 2 Ngasem.”
Menurut Muhsin, di sekitar lokasi didirikannya SMPN 2 Ngasem itu, menurutnya merupakan blank zonasi.
“Seperti ada Paron, Sumberejo, Sumberdoko, itu kan daerah blank ya,” jelasnya.
Menurutnya, dengan adanya SMPN 2 Ngasem, anak-anak di wilayah-wilayah itu yang ingin sekolah kini bisa tertampung.
Berikutnya didirikannya SMPN 3 Mojo itu untuk mengatasi blank zonasi di dataran tinggi. Dengan adanya SMPN 3 Mojo, harapannya anak-anak dari lereng Wilis, utamanya wilayah atas bisa bersekolah tanpa harus turun jauh.
“Mereka sudah tertampung di situ,” jelas Muhsin.
Menurutnya, ada pula sekolah filial. Seperti SMPN Grogol 1 yang terletak di Kalipang. Walau demikian, untuk saat ini, anak-anak masih memilih langsung di SMPN 1, 2, dan 3. Sementara untuk SMPN Grogol 1 di Kalipang belum terisi.
“Untuk filial belum ada muridnya sampai sekarang. Namun harapannya, ini jadi solusi jika ada siswa yang tidak diterima,” jelasnya.
Dia tidak memungkiri bahwa akibat keterbatasan sarpras di sekolah yang baru dibangun itu menyebabkan kegiatan belajar mengajar belum optimal. Namun, menurutnya, pemerintah terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kekurangan dari sekolah-sekolah.
“Karena kurang kelas, sementara memang masih penggabungan. Namun ini Mas Bup juga sudah menganggarkan untuk memenuhi kebutuhan,” jelasnya.
“Insya Allah tahun depan SMPN 2 Ngasem sudah terpenuhi. Jadi hari ini kita beri anggaran untuk membangun empat ruang kelas baru di Ngasem. Dan beberapa SMP memang yang kapasitasnya tidak memenuhi, ya ditambah ruang kelasnya,” terang Muhsin.
Dia mengatakan, untuk mengurangi angka putus sekolah, selain mendirikan yang baru di blank zonasi, pemkab juga menambah kuota. Jika tadinya setiap kelas maksimal 32, dinaikkan menjadi 36–40.
“Kami mintakan izin ke Kemendikbud untuk menambah jumlah murid per kelas, dan itu dibenarkan oleh Kemendikbud karena masih ada anak yang belum tertampung,” jelasnya.
Selain itu, pemkab juga memberikan beasiswa bagi anak-anak yang ingin naik jenjang.
“Jadi upayanya adalah mendirikan sekolah baru, menambah ruang kelas baru, terus adanya kelas jauh, kemudian pemberian beasiswa bagi anak-anak yang terancam putus sekolah diberi beasiswa,” jelasnya.
Dengan adanya upaya itu, menurut Muhsin ada penurunan jumlah angka putus sekolah. Pada 2024 lalu, putus sekolah mencapai 12 ribu anak. Pada tahun ini, walaupun belum genap setahun, menurutnya ada kecenderungan menurunnya jumlah angka putus sekolah.
“Untuk tahun ini ada di angka 5.000-an. Ini trennya positif. Walaupun belum genap setahun, tapi jumlahnya kecil,” jelasnya.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian