Sudah lama Desa Sempu di Kecamatan Ngancar bergantung pada sumber air di desa tetangga mereka. Namun, kini mereka harus rela menunggu dropping dari PDAM. Akibat kecemburuan soal distribusi?
Banyak desa di wilayah Kecamatan Ngancar memiliki persoalan khas. Yaitu ketergantungan pada sumber air yang ada di lereng Gunung Kelud. Namun, tidak semua memiliki sumber air tersebut. Akibatnya, ada sumber yang harus dimanfaatkan oleh bersama, oleh banyak desa.
Inilah yang terjadi dengan empat desa ini. Sempu, Babadan, Ngancar, dan Sugihwaras harus bergantung pada satu sumber air. Yaitu yang berada di Desa Sugihwaras.
Namun, sudah empat bulan terakhir warga Desa Sempu tak lagi mendapatkan aliran air dari sumber tersebut. Mereka pun terpaksa menunggu dropping yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kediri.
“Droppingnya setiap hari. Bisa pagi hingga malam hari,” kata Kepala Desa Sempu Eko Soeroso. Pria yang tinggal di Dusun Ringinsari ini menyebut bahwa dropping untuk warga besarnya bisa 28 sampai 30 tangki. Diberikan secara gratis.
Bantuan air tersebut diperuntukkan bagi 1.200 keluarga. Artinya, setiap rumah mendapat jatah 300 liter per hari. Untuk menampungnya, tiap rumah di desa ini menggunakan drum atau botol air minum dalam kemasan (AMDK) yang biasa disebut galon.
Bila menggunakan galon, yang dibutuhkan sangat banyak. Bisa sampai 30 galon. Namun, jika menggunakan drum cukup dua saja sudah cukup.
Apakah jatah 300 liter per hari itu cukup? Eko menyebut, warga terpaksa mencukup-cukupkan.
“Dibilang kurang ya pasti kurang. Namun, solusinya ya dengan penggunaan air yang lebih bijak,” kilahnya.
Namun, jatauh itu masih bisa ditambah bila ada kebutuhan khusus. “Misalkan ada yang hajatan, ya ditambah. Tapi penambahannya maksimal 100 lier,” sambungnya.
Pertanyaannya, mengapa warga Desa Sempu terjebak dalam krisis air di tengah musim hujan seperti sekarang ini? Apakah sumber air yang ada di Desa Sugihwaras kering?
Eko menggeleng. Kemudian menyebut bahwa desa mereka tak mendapat aliran air karena persoalan pengelolaan sumber. Kini, desanya tak lagi mendapat suplai air dari sumber tersebut. Padahal, mereka adalah pelanggan PDAM.
Sebagai gantinya, pihak PDAM kini tengah mengupayakan pembuatan sumur dalam. Agar bisa menyuplai kebutuhan air bagi warga desa.
Karena itulah Eko berharap pembuatan sumur bor bisa segera selesai. Sehingga aliran air ke rumah warga bisa lancar seperti sedia kala. “Saat ini kami bisa mendapat tambahan air dari air hujan. Tetapi nanti saat musim kemarau tentu akan semakin kekurangan,” ucapnya cemas.
Sang kades memang tak menjelaskan secara rinci terkait persoalan pengelolaan yang berujung pada krisis air di desanya itu. Namun, dari penelusuran Jawa Pos Radar Kediri, problem ini terjadi karena dipicu kecemburuan dalam soal pembagian air yang dilakukan pihak PDAM. Menurut sumber, dari empat desa yang mendapat jatah dari sumber air di Sugihwaras, hanya Sempu yang sudah menggunakan meteran air. Lainnya masih menerapkan sistem bergilir.
Hingga akhirnya air dari sumber di Sugihwaras hanya dimanfaatkan oleh warga setempat. Tidak lagi mengalir ke tiga desa lain seperti sebelumnya.
Persoalan inipun sudah mendapat atensi dari Pemkab Kediri. Melalui pihak kecamatan, pemkab berupaya melakukan mediasi. Hanya, upaya itu tak berhasil.
Penanggung Jawab (Pj) Kepala Desa Sugihwaras Mariana Dwi Noventi, 49 membenarkan adanya penjebolan pipa di bendungan yang terletak di desanya. Tapi, alasannya adalah karena ketidakadilan dalam pembagian air.
“Wilayah kami sempat mengalami krisis air pada 2022. Sampai harus mendapat dropping air dari BPBD selama tiga bulan,” dalih Mariana.
Sang Pj kades ini kemudian menjelasnya, sumber air di desanya awalnya dikelola oleh himpunan pengelolaan air masyarakat (hipam). Air yang berasal dari rembesan di tebing-tebing itu kemudian dibuatkan dam. Hingga bisa terkumpul dan dimanfaatkan oleh warga.
Kemudian, pada 2006, pengelolaan dam tersebut diambil alih oleh PDAM. Setelah itu, yang memanfaatkan tidak hanya warga Sugihwaras. Melainkan juga ke Babadan, Ngancar, Sempu, Pandantoyo, dan Margourip.
Ketika mereka mengalami krisis air, Pemdes Sugihwaras berkomunikasi dengan Pemdes Sempu. Ternyata, desa tersebut tak mengalami kekurangan air. Justru bisa leluasa untuk menyiram tanaman. Hal inilah yang membuat kecewa warga Sugihwaras yang merupakan pemrakarsa pembuatan bendungan.
Akhhirnya, warga melakukan pengecekan ke lokasi dam. Ternyata, ada dua dam di tempat ini, bagian atas dan bawah. Yang atas hanya disalurkan ke Desa Sempu. Sedangkan yang bawah barulah dialirkan ke desa-desea lain termasuk Sugihwaras.
“Kalau air di dam kesatu tidak meluber, ya di dam kedua tidak terisi. Akhirnya warga sini kekurangan air,” ungkapnya.
Baca Juga: Sudah Masuk Porsi, Banyak Calon Jemaah Haji di Kediri Menunda Keberangkatan ke Tanah Suci, Ada Apa?
Hal itulah yang membuat warga ingin mengambil alih pengelolaan air dari PDAM, seperti sebelumnya. “Meskipun tidak menggunakan meteran, warga setiap bulan rutin melakukan pembayaran Rp 17 ribu,” ungkapnya.
Akhirnya tepat pada akhir Desember tahun kemarin, pengelolaan beralih ke warga Desa Sugihwaras. Dengan nama kelompok masyarakat (pokmas) Tirta Amerta Sugihwaras. Selama dikelola pokmas, air yang ada di wilayahnya lebih dari cukup. Itu karena warga membangun dam baru. Dan pembangunan tersebut berasal dari biaya swadaya masyarakat.
“Iuran tetap Rp 17 ribu dan dikelola oleh pokmas untuk biaya perawatan,” tandasnya.
Maria menjelaskan pihaknya sangat terbuka jika ada desa yang ingin bergabung dengan sumber aliran airnya. Selama kebutuhan dari desanya tercukupi dengan baik.
“Kami sangat terbuka, tidak berupaya untuk menguasai sendiri. Terkadang juga kasihan kalau ada yang sampai harus tadah hujan,” pungkasnya.
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira