JP RADAR KEDIRI- Mereka sempat dilarang berjualan elpiji subsidi. Alasannya, karena jadi biang harga yang tidak sesuai aturan. Lalu, mengapa para pengecer ini banyak yang enggan ketika diminta naik kelas jadi pangkalan?
Ali sudah lama menjadi pengecer elpiji ukuran 3 kilogram. Pedagang kelontong di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini punya 20 tabung gas yang biasa disebut elpiji melon tersebut.
Seperti kebanyakan para pengecer lain, dia mendapatkan suplai itu dari salah satu pangkalan. Kadang, bila stok normal dia mendapat kiriman.
Namun, saat sulit seperti beberapa waktu lalu, dia pun harus antre mencari. Membawa tabung-tabung gas kosong agar bisa ditukar dengan yang berisi.
Karena membelinya di pangkalan, harga yang dia kenakan pada pembeli pun jadi berbeda.
Tidak lagi sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang Rp 16 ribu per tabung. Melainkan berselisih Rp 2 ribu.
Ketika ramai-ramai bahwa pengecer tidak boleh menjual elpiji subsidi, Ali sempat khawatir. Sebab, kalau diminta menjadi pangkalan dia merasa keberatan.
“Kalau jadi pangkalan modalnya kan harus banyak,” dalihnya.
Modal itu, tentu saja untuk menambah jumlah tabung yang harus dimiliki. Sebab, bila ingin menjadi agen idealnya harus punya 60 tabung.
“Sebenarnya 30 (tabung) saja sudah bisa (jadi pangkalan). Tapi idealnya harus dua kali lipat. Atau 50-an tabung untuk jaga-jaga ketika banjir (stok). Kan memang stok harus terus dikirim sesuai jadwal,” terang Tiara Manalu, pemilik pangkalan elpiji di Pare.
Hal seperti itulah yang membuat pengecer seperti Ali merasa berat ketika diminta menjadi pangkalan. Karena dia harus mengeluarkan modal yang tergolong besar.
Setidaknya bagi pedagang kelontong seperti dirinya. Bila harga satu tabung plus isi Rp 190 ribu, bila 60 tabung maka harga yang harus dikeluarkan mencapai Rp 11,4 juta.
Ali berkilah, sebenarnya dia bukan enggan jadi pangkalan. Tapi, bila tak perlu menambah tabung. Alias tak perlu menyiapkan modal lagi.
“Atau, kalau ada modal dengan bunga ringan sepertinya tidak apa-apa (berubah jadi pangkalan,” kilahnya lagi.
Alasan hampir serupa dikatakan seorang pengecer di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri bernama Yulita.
Wanita yang mengaku hanya punya lima tabung melon ini jelas keberatan bila diminta beralih menjadi pangkalan.
"Modalnya besar sekali. Kalau saya ya tidak mampu," aku perempuan 48 tahun itu.
Bila diharuskan? Yulita memilih melepas. Tak lagi berjualan tabung gas subsidi.
"Mending jualan yang lain saja," jelas pedagang yang juga menjual telur dan beberapa bahan kebutuhan pokok lainnya ini.
Menjadi pangkalan juga tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya ketika kondisi stok sedang banjir.
Biasanya saat musim hujan. Ketika sedang banjir stok, pemilik pangkalan akan kesulitan mencari tabung kosong.
"Jadi harus cari-cari," jelas An, pemilik Pangkalan di Kecamatan Ngasem.
Dia mengaku, pentingnya punya tabung cadangan adalah untuk mengatasi jika terjadi banjir stok.
Selain itu, salah satu cara yang dilakukan untuk mencari tabung kosong adalah keliling mencari pengecer yang butuh stok. Dari situ, dia juga menaikkan harga untuk bayaran jasa antar.
"Sama tanya di grup, yang elpijinya sedang habis mana? Karena kami juga melayani pesan antar," jelas laki-laki 41 tahun itu.
Untuk mendapatkan berita-berita terkini Jawa Pos Radar Kediri, silakan bergabung di saluran WhatsApp "Radar Kediri". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : Anwar Bahar Basalamah