Peristiwa bencana alam yang sedang terjadi memberikan banyak pelajaran. Tak hanya menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, tetapi juga menyadarkan bahwa tak semua orang mempunyai empati dan ketulusan. Ada mereka yang datang hanya untuk pencitraan di tengah duka dan luka yang dialami masyarakat.
KEDIRI, JP Radar Kediri - Trauma belum sepenuhnya hilang ketika banjir menerjang pemukiman penduduk di wilayah Sumatera maupun Aceh. Di tengah kegelisahan, kepanikan, dan tangisan ada adegan lain yang dimunculkan. Dengan pola yang hampir sama, datang bersama membawa kamera, senyum dikemas menjadi empati dan tindakan diseting demi konten semata.
Dalam hitungan jam, foto dan video tersebut tersebar luas di sosial media. Narasi kepahlawanan pun disusun dengan cermat. Namun, apakah ini benar-benar penyelamat atau justru hanya mencari hormat?
Entahlah, rasanya dibalik layar ponsel itu tidak perlu menjadi fokus utama. Sebab di zaman yang serba canggih utamanya teknologi, antara yang tulus dan modus itu hanya beda tipis.
Sebenarnya ini bukan fenomena baru. Tetapi di era digital yang sedang berkembang ini, pencitraan di tengah bencana sudah menjelma menjadi teater politik yang canggih. Benar saja, ruang duka selalu berisiko berubah menjadi ruang panggung. Semestinya bencana alam menjadi momen pejabat hadir untuk bekerja, bukan untuk tampil.
Di lapangan masyarakat kehilangan tempat tinggal, keluarga, bahkan juga keamanan hidup. Mereka tidak sedang menanti senyum ke kamera. Namun yang dibutuhkan adalah keputusan yang cepat dan kemampuan mengurai hambatan birokrasi.
Kini rakyat bukan hanya berjuang melawan gempa, banjir, dan longsor. Tetapi juga menghadapi epidemi lain yang lebih halus namun sama merusaknya. Yaitu krisis keaslian kepemimpinan di saat yang paling kritis.
Sejatinya seorang pemimpin tidak memerlukan kamera untuk menunjukkan bahwa telah hadir. Cukup dibuktikan dari kebijakan yang berdampak, keberanian mengambil keputusan di waktu yang sulit, dan sensitivitas atas penderitaan yang dialami warganya.
Problemnya, sebagian pejabat justru menjadikan kamera sebagai alat legitimasi. Publik dipaksa percaya bahwa kehadiran mereka adalah bukti kerja, padahal realitanya yang dibutuhkan adalah hasil.
Jika diamati, sebagian besar dokumentasi bencana lebih berfungsi sebagai alat pembenaran bahwa pejabat “telah turun tangan.” Tanpa laporan tersebut, mereka dianggap tidak terlihat. Inilah yang menjadi permasalahan krusial dari kepemimpinan sekarang. Ketergantungan pada bukti visual, bukan bukti kinerja.
Bukan berarti publik anti-dokumentasi. Sebab yang ditolak adalah dokumentasi yang mengorbankan kerja. Publik tidak menuntut pejabat hilang dari sorotan. Yang diminta hanya satu yaitu kehadiran yang berempati, bukan kehadiran yang memanfaatkan tragedi.
Miris rasanya ketika seorang ibu yang kehilangan rumahnya harus melihat pejabat berswafoto dengan latar belakang kehancuran yang dialami. Luka yang tercipta itu memang tidak terlihat di permukaan tetapi menancap di dalam relung kepercayaan.
Semakin kesini pun masyarakat juga sudah banyak tahu. Mereka pun dapat membedakan mana yang kedatangannya benar-benar tulus dan mana yang hanya pencitraan belaka.
Rasanya memang tak pantas mempeributkan masalah seperti ini. Namun melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat geram. Sebab yang menjadi fokus utama justru teralihkan.
Benar dan salah pun relatif. Namun perlu untuk sama-sama saling mengevaluasi. Sudah sepatutnya pemerintah mulai bersikap transparan. Yang memungkinkan publik melihat tidak hanya aksi dramatis di lapangan, tetapi juga kerja sistematis di belakang layar. Mulai dari alokasi anggaran, sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur tahan bencana hingga pelatihan kesiapsiagaan masyarakat.
Percaya jika semua ini sudah berjalan berdampingan, masyarakat pun tak akan ramai dan sibuk mengomentari pejabat yang turun ke lapangan. Sebab mereka sudah melihat hasil nyata dari tindakan yang dilakukan oleh pemimpinnya.
Editor : rekian