-Beras dioplos, tabung gas elpiji 3 kg tak sesuai takaran, amplop kondangan dipajaki hingga pemblokiran rekening tidak aktif menjadi sederet isu kontroversial. Di tengah kehidupan yang makin pelik, rasanya rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan.-
Di tengah perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, kita dikejutkan dengan berbagai kejadian dan kebijakan yang membuat geleng-geleng kepala. Dari beras oplosan hingga pemblokiran nomor rekening.
Adanya temuan beras oplosan menjadi bukti, matinya hati nurani para pedagang terhadap masyarakat kecil. Mereka berlomba-lomba memperkaya diri sendiri dan merugikan masyarakat kecil. Karena, lagi-lagi wong cilik hanya jadi objek untuk dibohongi. Masyarakat kecil terpaksa membeli beras dengan harga mahal tapi kualitas yang diberikan tidak sesuai dengan speknya.
Baca Juga: Catatan Hari Jadi Kota Kediri
Belum selesai kasus beras oplosan, muncul kebijakan kontroversial yakni pemblokiran rekening. Pada logika perbankan, ini tidak hanya membingungkan tapi juga membahayakan. Banyak masyarakat menyimpan dana darurat dalam rekening yang memang jarang digunakan. Lantas ketika kebijakan ini berjalan, kemana lagi rakyat bisa menyimpan uangnya dengan aman.
Belum lagi beredar kabar bahwa iuran BPJS Kesehatan kemungkinan akan naik lagi. Dengan pelayanan yang masih menuai banyak keluhan, kenaikan iuran terasa seperti lelucon pahit yang terus diulang.
Tentu permasalahan diatas hanya sebagian kecil dari kebijakan pemerintah yang menjadi keresahan publik. Tak hanya rakyat kecil, tokoh masyarakat hingga akademisi pun turut bersuara. Mereka mempertanyakan kenapa selalu rakyat yang jadi sasaran utama?
Baca Juga: Menanti Kesiapan Stadion Brawijaya
Terlebih kebijakan yang muncul ini viral bukan karena inovasi yang menguntungkan masyarakat, tetapi kebijakan yang absurd. Narasi yang dibangun pemerintah selalu berdalih demi kepentingan bersama dan demi membangun negeri.
Tapi apakah benar demikian? Masyarakat pun tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi ini cermin dari sistem kelola yang salah dan kini menjadikan masyarakat sebagai sasaran untuk menanggung beban negara.
Yang lebih menyakitkan, wong cilik justru yang selalu menderita. Dan celah-celah korupsi masih menganga. Misalnya, laporan kekayaan tak wajar pejabat, praktik suap hingga gaya hidup mewah yang dipamerkan tanpa malu. Sungguh ini ironi di tengah tekanan yang harus ditanggung masyarakat kelas bawah.
Baca Juga: Semua Orang Berpotensi Jadi Penjahat
Masyarakat Indonesia tak anti pemerintah. Tapi rakyat berhak protes saat kebijakan yang disusun tak dibarengi keadilan. Rakyat berhak bertanya, "kenapa harus kami yang selalu dirugikan?" ketika jalan rusak tak segera diperbaiki, pendidikan dan sembako masih mahal serta pelayanan kesehatan tak manusiawi. Mereka berhak kecewa ketika negara tak mampu menjadi pelindung kehidupan.
Sekarang ini kita tidak hanya bertanya soal kebijakan, tapi juga soal arah bernegara. Apakah benar Indonesia sedang membangun peradaban? Ataukah kita sedang menyusun ulang definisi adil versi penguasa?
Baca Juga: Rumah Bukan Lagi Tempat yang Aman
Di tengah isu-isu yang mencengangkan ini, rakyat hanya bisa berharap semoga suara-suara kritis tidak dibungkam dan pemerintah bisa kembali membuka mata. Karena sudah kewajiban negara untuk mengayomi rakyatnya. Bukan justru menjadi monster yang ditakuti.
Untuk mendapatkan berita- berita terkini Jawa Pos Radar Kediri , silakan bergabung di saluran WhatsApp " Radar Kediri ". Caranya klik link join saluran WhatsApp Radar Kediri. Sebelumnya, pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp di ponsel.
Editor : rekian