Tak Tepati Janji Kampanye

adi nugroho • Dipublikasikan Jumat, 4 Desember 2020 | 23:10 WIB
tak-tepati-janji-kampanye
tak-tepati-janji-kampanye

Bagaimana hukumnya dalam Islam, calon pemimpin yang hanya memberi janji-janji ketika berkampanye? Namun ketika sudah jadi (menjabat) janji itu tidak ditepati? (Venti, 081333969xxx) 


Jawaban:


Saudari Venti yang berbahagia, pertanyaan ini menjadi perhatian publik pada masa pemilihan pemimpin daerah maupun pusat yang dilaksanakan secara langsung. Para calon pemimpin tersebut kerap menyampaikan ungkapan dengan kata janji. Hal demikian sangat berbeda dengan pemilihan kata program. Karena keduanya memiliki konsekuensi masing-masing. Karena itu, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.


Pertama, pada awal sejarahnya, istilah menepati janji berada pada wilayah etika. Kata menepati janji diperlawankan dengan kondisi kaum Yahudi yang sering tidak menepati janji. Pada saatnya Islam tiba, menepati janji menjadi koreksi besar-besaran atas sejarah yang salah dari sikap kaum Yahudi yang tidak memiliki komitmen kuat memegang janji. 


Pergeseran janji dari etika kepada hukum diungkapkan dengan kata al-‘idatu dain, janji adalah utang. Meski hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ini lemah, namun istilah janji memiliki konsekuensi pertanggungjawaban bagi orang yang melakukannya sebagaimana disebutkan dalam Alquran. “Dan tepatilah janji. Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya”. Q.S. al-Isra (17):  34. 


Kedua, setelah perkembangan Islam semakin mapan, istilah janji tidak dengan sendirinya telah mendapat tempat yang kokoh. Kemunafikan (hipokritisme) yang tumbuh dan berkembang di kalangan internal umat Islam menunjukkan arti penting. Istilah janji dihadapkan kepada kaum mukmin, sebuah sebutan yang ditujukan bagi orang Islam yang menepati janji dengan sungguh-sungguh. Karena itu, salah satu dari tanda orang munafik adalah tidak dapat memegang janjinya. Jika demikian, janji merupakan unsur yang penting dalam kehidupan seorang mukmin. 


Ketiga,  Jika janji sejajar kedudukannya dengan utang, secara hukum, janji akan dituntut pembayarannya seperti utang. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa jiwa seorang mukmin bergantung pada utangnya hingga ia melunasinya.


Keempat, berkaitan dengan janji-janji yang disampaikan oleh calon pemimpin pusat atau daerah saat berkampanye memiliki sandaran hukum untuk dipenuhi. Sebaliknya, jika mereka mangkir dari janji-janji yang tersebut maka akan ditagih selayaknya utang yang belum dibayarkan. 


Akan sangat berbeda jika calon pemimpin pusat maupun daerah menggunakan istilah program atau rancangan kerja dalam menyampaikan gagasannya saat berkampanye. Program atau rancangan kerja merupakan tawaran kegiatan yang bersifat kehendak pribadi calon pemimpin tanpa melibatkan unsur janji di dalamnya. Dengan demikian, penggunaan istilah janji atau program kerja memiliki konsekuensinya masing-masing. Wallahu a’lam bi al-shawab. (Dr Zayad Abd. Rahman, MHI, dosen Pascasarjana IAIN Kediri) 


Editor : A. Nugroho
radarkediri