Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat dapat memerintah dirinya sendiri melalui para wakilnya yang mereka pilih secara bebas. Konsep ini memahami demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan pemerintah. Mendudukkan pemerintah sebagai pemegang fungsi pelindung kebebasan rakyat dari ancaman atau kemungkinan gangguan orang lain.
Demokrasi juga menginginkan kesamaan hak bagi semua orang untuk terlibat dalam setiap proses politik. Keterlibatan ini bermaksud agar ia terlindung dari kemungkinan ancaman pada kehidupan sosialnya. Jadilah penanda wujudnya adalah apa yang sering berkumandang ‘satu orang satu suara’.
Dalam konsep ‘satu orang satu suara’ demokrasi memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam hal kemerdekaan dan berbagai hak dasarnya. Setiap individu dipahami sebagai suatu ego yang independen, yang berusaha memenuhi kepentingan dan kebahagiaannya sendiri. Mementingkan diri sendiri akhirnya menjadi sifat manusiawi dalam demokrasi. Sehingga, sebenarnyalah demokrasi juga membuka peluang bagi kebebasan negatif sebagai bagian dari kebebasan individual.
Judul kolom ini saya ambil kiasan dari Bahasa Jawa yang secara sederhana saya artikan sebagai tindakan mengambil keuntungan untuk diri sendiri selagi memiliki kekuasaan dan atau jabatan tanpa memikir kepentingan yang lebih besar. Memang agak berarti negatif. Tapi tak perlulah ada yang merasa tersinggung karena memang saya tak bermaksud menyinggung siapapun. Bahkan, saya justru ingin me-wajar-kan kemunculan spirit aji mumpung itu di era demokrasi.
Selama ini terkesan konsep demokrasi dipahampaksakan sebagai sistem terbaik untuk pemerintahan. Padahal tidak semua situasi politik menerima demokrasi sebagai solusi sistemnya. Sebab, demokrasi juga membuka peluang munculnya musibah di samping munculnya berkah.
Terkait dua peluang itu maka ide utama tulisan ini sebenarnya adalah mengajak pembaca tak perlu terkejut jika kemudian di panggung politik kita muncul aktor yang terkesan mementingkan diri sendiri mumpung jadi aktor. Tak juga terkejut ketika ada pejabat yang kebetulan duitnya melimpah memfasilitasi anaknya untuk bisa menjadi pejabat seperti dirinya. Itu semua memang sah atas nama demokrasi. Apalagi yang nyata-nyata pergerakan demokrasinya ke arah yang lebih menguntungkan mereka yang kaya.
Atas nama demokrasi banyak hal menjadi wajar. Yang menjadi kurang wajar adalah proses regenerasi kepemimpinan yang tidak alami dan genuine berdasarkan prinsip managerial pengkaderan ideologi dan kapasitas individunya. Tentu saya tidak berhasrat mengingkari adanya anak muda yang kompetensi managerialnya ‘mengkilap’. Tetapi coba kita jujur menghitung, kalaupun toh ada, berapa jumlah mereka ?
Yang justru lebih gampang dipandang adalah banyaknya jumlah orang tua yang berambisi anaknya kasil dadi wong. Anak yang punya kedudukan dan disegani serta dihormati di masyarakatnya.
Masa bodoh kata orang. Otak jongkok dan tak berprestasi, tak jadi soal. Asal orang tuanya punya rupiah melimpah jabatan apapun yang dikehendaki untuk anaknya diusahakan bisa terwujud esok hari. Terutama jabatan politik yang pemerolehannya cuma berdasar kumpulan suara yang itu semua bisa dinegosiasikan berbekal sumberdaya ekonomi.
Apalagi, di masyarakat kita, ada pemahaman bahwa orang tua bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya sampai melihat mereka berumah tangga. Bahkan, banyak orang tua harus mengurus kesejahteraannya sambil melengkapi bekal yang diperlukan agar berhasil dalam perjalanan melintasi kehidupan.
Karena, tidak hanya anak yang mendapatkan identitas dari orang tuanya melalui ungkapan anake sapa, tetapi orang tua juga akan mendapat sebagian martabatnya dari keberhasilan anak-anaknya. Ungkapan Jawa untuk keberhasilan termaksud adalah anake dadi wong.
Untuk dadi wong, anak harus patuh kepada orang tua. Orang tua harus menjadi objek penghormatan yang diistilahkan sebagai jimat pepundhen. Berbagai pandangan ini berlanjut hingga kini di masyarakat kita. Maka sekali lagi semoga kita tak terlalu terkejut jika dalam sejumlah pilkada atau pileg muncul anak pejabat politik meramaikan persaingan. Mungkin mengikuti jejak orang tua yang beriwayat selalu kalah bersaing di pasar kerja kehidupan kemudian masuk ke panggung politik.
Jadi bukan semata-mata ambisi anak, tapi tampak lebih menjadi ambisi orang tuanya. Pumpung orang tuanya memiliki kekuasaan, tidak ada salahnya kekuasaan itu dijadikan sarana agar anaknya dadi wong. Tak perlulah berpikir bahwa masih banyak orang yang lebih pantas menduduki jabatan. Tak perlu jugalah berpikir anaknya masih bau kencur, miskin pengalaman, bahkan minim pengetahuan tentang daerah yang diincar akan dipimpinnya. Toh tak ada aturan yang dilanggar.
Demokrasi memang menghalalkan fenomena politik seperti itu. Silakan saja anak, istri, suami, kakak, ipar, dan adik mati-matian difasilitasi menjadi gubernur, bupati, wali kota, ataupun anggota legislatif.
Tetapi, hanya tetapi, masyarakat tak lagi bodoh dan masa bodoh. Mereka telah cakap memahami situasi ini dan selalu memerhatikan. Bahkan sangat mungkin mengawasi dan mencibir sambil ngedumel dasar aji mumpung. Sementara yang lain berharap-harap cemas jangan sampai demokrasi berbuah musibah di daerahnya. Semoga aja bro…(Penulis adalah Ketua Pusat Studi ASEAN Universitas Kadiri)
Editor : adi nugroho