Pemkab Nganjuk tengah menjadi sorotan. Bukan karena hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 yang sekarang mulai menghangat. Bukan pula karena pengusutan kasus korupsi yang membelit Bupati nonaktif Taufiqurrahman dan sejumlah pejabat lainnya. Tetapi, kinerja Pemkab Nganjuk secara keseluruhan memang sedang jadi perhatian.
Ibarat kapal yang sedang berlayar di lautan lepas, kapal Pemkab Nganjuk dengan awak dan ‘peralatan’ yang terbatas dituntut untuk tetap bisa sampai ke tujuan. Tidak hanya tiba dengan selamat, tetapi juga harus tepat waktu.
Tentu saja, kondisi Pemkab Nganjuk sekarang tidak separah kapal Kapten Jack Sparrow yang rusak akibat perkelahiannya dengan Kapten Salazar dalam Pirates of the Caribbean; Salazar’s Revenge. Lambung kapalnya tidak bocor yang menyebabkan kapal bisa tenggelam setiap saat.
Benderanya juga masih berkibar gagah. Meski sang kapten tidak ada, kini tetap ada juru mudi yang bisa mengatur haluan kapal. Kapal pun dipastikan akan tetap bisa berlayar.
Apalagi, beberapa bagian lambung kapal yang ‘bocor’ sudah ditambal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka telah memasang plester agar kebocoran tak meluas. Hingga sekarang, KPK juga masih terus memeriksa seluruh bagian kapal untuk memastikannya bisa kembali normal. Sembari terus mencari lubang baru yang berpotensi mengganggu.
Meski tidak sama persis, kondisi Pemkab Nganjuk sekarang memang mirip kapal di atas. Kapten atau nahkodanya tidak bisa memegang kemudi karena terbelit masalah korupsi. Tugas-tugasnya pun digantikan oleh pejabat pelaksana tugas (plt) yang, untungnya, sudah sangat memahami kondisi Pemkab Nganjuk karena sudah menjabat Wakil Bupati Nganjuk selama hampir 10 tahun.
Meski dengan kewenangannya yang terbatas, kehadiran Plt Bupati Abdul Wachid Badrus membuat kepemimpinan di Kabupaten Nganjuk yang sempat kosong selama beberapa hari, kini relatif normal kembali. Yang menjadi masalah, tidak hanya posisi bupati saja yang diisi pejabat plt.
Posisi sekretaris daerah (sekda) yang merupakan pimpinan tertinggi belasan ribu PNS Pemkab Nganjuk juga diisi pejabat plt. Meski sekarang proses rekrutmen sekda tengah berlangsung, bahkan sudah ada tiga kandidat yang bisa dipilih oleh Gus Wachid, sapaan akrab Plt Bupati Abdul Wachid Badrus, penentuan sekda definitif masih butuh proses panjang.
Dengan posisi Gus Wachid sebagai plt, proses pemilihan sekda definitif masih membutuhkan proses yang panjang. Setidaknya butuh persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan gubernur sebelum Gus Wachid melantik sekda pilihannya. Jika tidak mendapat persetujuan, berarti Pemkab Nganjuk akan dipimpin plt sekda hingga bupati baru dilantik tahun depan.
Selain plt sekda yang posisinya strategis, masih ada beberapa pos penting yang juga diisi pejabat plt. Mulai kepala dinas pendidikan yang membawahi ratusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) hingga kepala dinas lingkungan hidup yang kewenangannya juga luas.
Tidak hanya itu, saat ini pemkab juga menggelar tahapan asesmen untuk mengisi sejumlah pos jabatan eselon 3 yang selama ini kosong dan diisi plt. Puluhan pejabat telah diminta mengikuti tahap asesmen minggu lalu di Surabaya.
Sesuai namanya, plt hanya berwenang melaksanakan tugas sesuai jabatan yang diemban. Tidak berwenang membuat kebijakan. Padahal, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan terobosan-terobosan. Mengharuskan pejabat mengambil kebijakan tertentu untuk mewujudkan arah yang dicita-citakan.
Akhir 2017 in, Pemkab Nganjuk harus berpacu dengan waktu. Memastikan pembahasan anggaran tahun depan tepat waktu. Bukan itu saja, sisa waktu selama sekitar seminggu ke depan juga jadi pertaruhan bagi Pemkab Nganjuk. Kinerja aparatur sipil negara (ASN) bisa terlihat jelas lewat persentase angggaran yang berhasil diserap. Lewat realisasi program dan proyek yang sudah direncanakan sejak awal tahun.
Bayang-bayang sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang setiap tahun mencapai ratusan miliar, besar kemungkinan akan kembali terjadi tahun ini. Sebab, ada beberapa program yang dengan berbagai masalahnya sengaja tidak diserap tahun ini untuk direalisasikan tahun depan.
Gonjang-ganjing di Pemkab Nganjuk yang sebenarnya terjadi sejak awal 2017 dan puncaknya Oktober lalu, tidak bisa jadi kambing hitam. Apalagi, Gus Wachid sebelumnya sudah menegaskan jika badai yang terjadi Oktober lalu tak berpengaruh pada kinerja ASN.
‘Bersih-bersih’ yang dilakukan KPK di Pemkab Nganjuk seharusnya jadi moment untuk menunjukkan kinerja terbaik ASN. Harapan hilangnya praktik jual-beli jabatan setelah kasusnya diusut komisi antirasuah seharusnya memacu ASN untuk bekerja semaksimal mungkin agar bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi lagi.
Proses pengisian jabatan eselon 3 yang sekarang sedang berlangsung akan jadi pertaruhannya. Apakah penilaiannya obyektif? Bisakah bebas dari praktik-praktik permainan dan pengaturan yang berujung uang? Ataukah masih berani melakukan hal yang sama dengan cara yang dikemas berbeda?
ASN Pemkab Nganjuk sudah diuji untuk bekerja profesional di negeri plt karena ulah sebagian elitnya yang memble. Semoga kasus yang membelit sebagian ASN itu tidak membuat beberapa yang lainnya tetap nekat melakukan praktik gadai. (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk).
Editor : A. Nugroho