Media ini pada edisi Minggu (14/6) menurunkan laporan khusus tentang kampung-kampung tematik di Kota Kediri yang “mati suri”.
Di antaranya: Kampung Jamu di Kelurahan Kampung Dalem, Kampung Tahu di Kelurahan Tinalan, dan Kampung Pecut di Kelurahan Kemasan. Ada yang “mati suri” sejak dua tahun lalu.
Ada juga yang sejak pandemi Covid-19. Tulisan ini mencoba menganalisa, mengapa keberadaan kampung-kampung tematik tersebut kehilangan eksistensinya?
Melalui tulisan ini, mencoba untuk menyusun usulan roadmap, bagaimana membangkitkan kembali eksistensi kampung-kampung tematik itu.
Merujuk pada konsep Emile Durkheim mengenai solidaritas, kebanyakan kampung tematik dibikin dengan pendekatan top-down, atau sekadar merespons program pemerintah.
Baca Juga: Korupsi BGN dan Titik Rawan Prabowo
Jika seperti ini yang terjadi, maka ikatan yang terbentuk adalah solidaritas mekanis yang digerakkan oleh insentif eksternal (anggaran).
Bukan kesadaran internal. Ketika insentif itu hilang, atau ketika krisis tak terduga seperti Covid-19 menghantam (seperti kasus Kampung Tahu), maka ekosistem kolaborasinya langsung runtuh.
“Mati suri-nya” Kampung Pecut, bisa jadi karena aktivitas mereka sangat bergantung pada festival atau acara seremonial. Selanjutnya, tidak ada reproduksi kultural yang diubah menjadi kebutuhan ekonomi sehari-hari masyarakat setempat.
Berbeda dengan Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul. Inilah kampung tematik di Kota Kediri yang hingga kini masih eksis. Sejauh yang saya amati, Kampung Tenun Ikat memiliki fondasi “organic solidarity”.
Tenun ikat bukanlah tema yang diciptakan untuk menarik wisatawan. Melainkan sudah menjadi urat nadi ekonomi masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi.
Mereka memiliki rantai pasok (bahan baku hingga penjahit) dan pasar yang riil. Bahwa saat ini menjadi destinasi wisata, ini hanyalah by-product (dampak ikutan) dari aktivitas produksi mereka sehari-hari.
“Mati surinya” kampung-kampung tematik di Kota Kediri, menurut saya, merupakan cermin dari tren birokrasi pemerintahan kita saat ini.
Pemerintah seringkali terjebak pada kebijakan berorientasi output (peresmian, pembangunan gapura, plang nama), ketimbang outcome (pemberdayaan, ketahanan ekonomi, perluasan pasar).
Saat pandemi Covid-19 terjadi, sektor mikro, dalam hal ini kampung-kampung tematik seperti Kampung Tahu, dan Kampung Jamu dibiarkan bertarung sendiri menghadapi kenaikan harga bahan baku (seperti kedelai).
Ditambah lagi matinya mobilitas warga, serta tanpa adanya jaring pengaman kebijakan (policy safety net) yang spesifik dan adaptif.
Baca Juga: Museum Marsinah dan Potensi Nganjuk
Keberhasilan Kampung Tenun Ikat sehingga masih eksis saat ini secara tidak langsung ditopang oleh kebijakan “captive market” dari pemerintah (misalnya kewajiban ASN memakai baju tenun lokal), ini adalah bentuk intervensi pasar yang tidak didapatkan oleh Kampung Jamu atau Kampung Pecut.
Melalui tulisan ini, saya mengusulkan empat tahap sebagai road map yang taktis dan terukur untuk menghidupkan kembali kampung-kampung tematik yang “mati suri” tersebut: Pertama, melakukan identifikasi masalah.
Dalam hal ini melakukan asesmen empiris di kampung-kampung tematik yang “mati suri” itu. Apakah masalahnya terletak pada modal, ketiadaan SDM (problem regenerasi), bahan baku, atau kehilangan pasar? Selanjutnya, sebelum melakukan intervensi, lebih dahulu kampung-kampung tematik itu dibedakan antara yang berbasis produk konsumsi (jamu dan tahu) dan produk jasa atau budaya (pecut).
Tahap kedua, melakukan re-institusionalisasi kelembagaan warga. Yaitu bisa dilakukan dengan merevitalisasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan melibatkan secara aktif SDM muda (Gen Z atau milenial) yang melek digital untuk menggeser beban manajerial dari generasi tua.
Mereka diberikan bimbingan teknis yang difokuskan pada manajemen krisis dan digital marketing. Jadi bukan hanya pelatihan produksi.
Tahap ketiga, menciptakan rantai pasok dan ekosistem pentahelix. Dalam hal ini melibatkan akademisi (universitas lokal di Kediri) untuk melakukan riset ketahanan produk (misalnya membuat jamu atau tahu yang lebih awet). Juga melibatkan swasta (CSR perusahaan di Kediri) dan melibatkan media untuk melakukan re-branding.
Jika kampung-kampung tematik itu sudah direvitalisasi, selanjutnya membuat paket wisata yang terintegrasi (City Tour Kediri). Para wisatawan yang datang ke Kediri tidak hanya datang ke Bandarkidul.
Tetapi rutenya dikunci (bundling) agar mampir ke Tinalan (makan siang dengan produk tahu), lalu ke Kampung Dalem (minum jamu), dan ditutup dengan atraksi pecut di Kemasan.
Tahap keempat, membuat kebijakan afirmatif dan melakukan evaluasi berkelanjutan. Dalam hal ini Pemkot Kediri menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Surat Edaran tentang Kewajiban Penggunaan Produk Lokal dari kampung-kampung tematik dalam kegiatan pemerintahan dan perhotelan di Kota Kediri.
Misalnya, seragam tenun ikat untuk ASN. Atau, pemkot bisa mewajibkan sajian minuman dari Kampung Jamu atau camilan dari Kampung Tahu untuk setiap rapat di instansi pemerintah (BUMD/BUMN/Dinas).
Langkah selanjutnya yang tak kalah pentingnya adalah membangun dashboard pemantauan indikator kinerja (KPI) kampung tematik, yang dievaluasi per kuartal.
Jika sebuah kampung menunjukkan pertumbuhan, diberikan reward berupa insentif infrastruktur (perbaikan jalan atau fasilitas umum di kampung tersebut).
Jadi, “mati suri-nya” beberapa kampung tematik di Kota Kediri, adalah monumen dari rapuhnya kebijakan pembangunan yang hanya bersandar pada estetika pariwisata, tanpa membangun fondasi sosio-ekonominya. Semoga hal ini semua, bisa diperbaiki oleh Mbak Wali Kota Vinanda Prameswati. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Andhika Attar Anindita