Pemkot Kediri punya program besar yang akan direalisasikan tahun depan. Yaitu menata dan mempermak, atau merevitalisasi ruas di sepanjang Jalan Dhoho. Untuk program tersebut, tahun ini Pemkot Kediri sudah mulai melakukan lelang perencanaan.
Berdasarkan informasi di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), perencanaan proyek penataan Jl Dhoho sudah mulai dilelang tahun ini. Hingga Maret lalu, prosesnya masih di tahap evaluasi dokumen. Untuk membuat dokumen perencanaan penataan Jl Dhoho, Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran sebesar Rp 460 juta dari APBD 2026. Dan untuk proyek tersebut, secara keseluruhan diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 40 miliar (baca Radar Kediri: 28 Maret 2026).
Sebuah biaya yang tidak sedikit. Apa saja yang harus diperhatikan, agar biaya Rp 40 miliar itu benar-benar sesuai dengan harapan? Ingat, Pemkot Kediri di masa wali kota sebelumnya, pernah punya track record yang gagal mengeksekusi program besar: yaitu revitalisasi Alun-Alun. Artinya, jangan sampai program revitalisasi Jl Dhoho berujung seperti Alun-Alun Kota Kediri. Apalagi, baik Alun-Alun maupun Jl Dhoho, sama-sama merupakan ikon Kota Kediri.
Baca Juga: Dua Potensi (Masalah) Sekolah Rakyat
Langkah Pemkot Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati yang merevitalisasi Jl Dhoho, menurut saya adalah upaya strategis untuk mengangkat kembali wajah depan Kota Kediri, baik secara visual, ekonomi, maupun sosial.
Jalan Dhoho bukan sekadar koridor lalu-lintas. Jalan Dhoho adalah ruang hidup (living space), yaitu tempat interaksi ekonomi, sosial, dan simbol identitas kota. Maka, setiap upaya revitalisasi, harus dimaknai sebagai ikhtiar untuk melakukan transformasi peradaban mikro.
Setidaknya ada tiga aspek penting yang harus terpenuhi dalam melakukan revitalisasi Jl Dhoho. Pertama, revitalisasi Jl Dhoho harus mampu mewujudkan adanya ruang publik yang berkualitas. Kota modern tidak lagi berpusat pada kendaraan. Tetapi pada manusia.
Baca Juga: Proyek “Mangkrak” Alun-Alun dan Upaya Terobosan Hukum
Kedua, harus bisa meningkatkan daya tarik ekonomi lokal. Ruas jalan yang lebih tertata, diharapkan akan meningkatkan dwell time (lamanya waktu seseorang berada di suatu tempat sebelum pergi). Ketika dwell time meningkat, maka akan meningkatkan konsumsi. Ketika konsumsi meningkat, maka akan meningkatkan omset PKL atau UMKM yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.
Ketiga, revitalisasi Jl Dhoho harus bisa dijadikan sebagai media untuk me-rebranding kota. Jalan Dhoho adalah jalan utama Kota Kediri. Dalam lanskap sebuah perkotaan, jalan utama adalah etalase kota. Jika image Jl Dhoho semakin kuat pasca revitalisasi dilakukan, maka otomatis citra atau branding Kota Kediri akan semakin terangkat.
Kota di Indonesia yang tergolong sukses melakukan revitalisasi ruas jalan dengan mengakomodasi tiga aspek penting itu adalah Jl Malioboro di Kota Jogjakarta. Upaya revitalisasi yang dilakukan pada saat itu antara lain: melebarkan pedestrian di kedua sisi jalan, menambah street furniture (bangku, lampu, signage), melakukan pembatasan kendaraan untuk meningkatkan kenyamanan pejalan kaki, dan melakukan upaya integrasi budaya lokal (andong, becak, dan seniman jalanan).
Hasilnya, ruas di Jl Malioboro tidak hanya menjadi jalan, tetapi telah menjadi destinasi pengalaman (experience-based street). Dan upaya revitalisasi tersebut terbukti sukses meningkatkan minat berjalan kaki dan memperkuat fungsi ruang publik. Jika Kota Kediri harus belajar dari Jl Malioboro, maka revitalisasi yang akan dilakukan di Jl Dhoho, bukan sekadar mempercantik. Tapi, harus mampu menciptakan experience economy.
Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan lima usulan, terkait dengan upaya merevitalisasi Jl Dhoho: Pertama, revitalisasi Jl Dhoho harus mampu mengubah dari “traffic street” ke “social street”. Maka, Jl Dhoho harus digeser fungsinya, dari jalur kendaraan menjadi ruang interaksi manusia. Juga harus dilakukan pembatasan kendaraan. Tanpa upaya-upaya ini, revitalisasi yang nanti akan dilakukan terancam hanya akan menjadi “trotoar bagus, tapi macet”.
Kedua, belajar dari kawasan Malioboro Jogja, lebar trotoar harus ideal. Juga harus ada akses yang layak untuk difabel serta dilengkapi dengan street furniture yang nyaman. Ini semua untuk mewujudkan konsep “pedestrian adalah raja”. Dengan kata lain, pedestrian bukan pelengkap, tetapi pusat desain kota.
Ketiga, lakukan akurasi aktivitas, bukan sekadar penataan fisik. Kelak, jika Jl Dhoho sudah direvitalisasi, maka harus ada event rutin. Misalnya bikin car free night, festival, maupaun live music. Para UMKM atau PKL yang berjualan di sepanjang Jl Dhoho harus ditata. Diminta berkomitmen untuk tampil rapi, estetik dan tematik. Intinya, aktivitas harus bisa diciptakan sedemikian rupa, agar mewarnai siang dan malam. Tanpa aktivitas, jalan hanya indah di siang hari, dan mati di malam hari.
Baca Juga: Ketika Korupsi di Desa Merajalela
Keempat, melakukan integrasi transportasi. Kesalahan umum yang sering terjadi saat melakukan revitalisasi ruas jalan, jalannya bagus. Tapi akses parkir dan transportasinya buruk. Solusinya, harus ada kantong parkir terpusat. Juga harus ada shuttle atau angkutan penghubung. Atau bisa juga mengintegrasikan dengan transportasi publik.
Kelima, membuat “story telling kota” (urban narrative). Maka, Jl Dhoho harus punya cerita. Apakah ini jalan yang bersejarah? Jalan perdagangan? atau Jalan Budaya? Intinya, kota yang kuat adalah kota yang bisa bercerita.
Sebagai penutup, saya ingin menegaskan, bahwa upaya merevitalisasi Jl Dhoho, bukanlah sekadar proyek infrastruktur. Tapi ini adalah momentum bagi Kota Kediri untuk naik kelas, dari kota yang “fungsional” menjadi kota yang “bermakna”. Tak banyak kota di Indonesia yang sukses naik kelas seperti ini.
Pada akhirnya, keberhasilan revitalisasi bukan diukur dari seberapa indah paving block-nya. Melainkan diukur dari satu hal sederhana: apakah orang ingin tinggal lebih lama di sana? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Andhika Attar Anindita