Dalam buku “Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector” yang ditulis David Osborne dan Ted Gaebler, didefinisikan tentang bagaimana pemerintahan yang responsive itu.
Yaitu: pemerintahan yang berorientasi seperti sektor swasta, fokus pada hasil, kompetisi, dan fokus pada kebutuhan pelanggan (masyarakat). Pemerintahan responsive menghindari birokrasi kaku, dan lebih mengutamakan fleksibilitas, inovasi, serta kemampuan merespons perubahan dengan cepat.
Mewujudkan “pemerintahan yang responsive”. Inilah yang rupanya ingin diwujudkan oleh pasangan Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati dan wakilnya, Qowimuddin Thoha dalam kepemimpinan mereka. Pada 27 Mei lalu, dilaunching sebuah aplikasi bernama “Lapor Mbak Wali 112”.
Ini adalah kanal untuk memfasilitasi berbagai macam keluhan atau aduan masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan publik. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan berbagai keluhan maupun aduan masyarakat bisa secepatnya direspon oleh pihak terkait di Pemkot Kediri.
Dari data yang ada, sejak di-launching hingga akhir Juli 2025, sudah masuk 38.800 laporan. Sayangnya, puluhan ribu laporan itu sebanyak 30.324 berupa laporan ghost alias abal-abal, dan 7.173 berupa laporan prank alias iseng.
Dan yang serius alias bisa ditindaklanjuti hanya 253 laporan. Ini pun 252 laporan sudah ditindaklanjuti. Tinggal satu laporan yang saat ini sedang berproses untuk diselesaikan.
Yang dilakukan Mbak Wali (sapaan akrab Vinanda Prameswati) dengan melaunching “Lapor Mbak Wali 112” , menurut saya adalah langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang responsive.
Seperti dijelaskan di awal tulisan ini, jika mengacu pada pemikiran Osborne dan Gaebler, setidaknya ada lima ciri pemerintahan yang responsive. Pertama, pemerintah melayani masyarakat seperti bisnis melayani pelanggan. Dalam hal ini, yang diprioritaskan adalah kepuasan publik.
Kedua, desentralisasi kekuasaan. Pada konteks pemerintahan daerah, bisa dilakukan misalnya dengan memberikan wewenang lebih besar kepada unit kerja agar lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik masyarakat.
Ketiga, berfokus pada hasil. Yakni mengukur keberhasilan berdasarkan hasil (outcomes), bukan sekadar prosedur. Ini yang agak sulit diterapkan dalam birokrasi yang sarat dengan prosedur dan regulasi.
Tapi, di sini lah seninya menjadi pemimpin di birokrasi. Satu sisi, dia harus taat dengan regulasi, tapi pada sisi lain harus mampu menciptakan terobosan agar tidak terjebak pada prosedur dan regulasi yang seringkali bikin kaku dan tidak adaptif.
Keempat, mengadopsi inovasi dan teknologi. Dalam hal ini memanfaatkan teknologi untuk efisiensi.
Misalnya melalui e-government, atau digitalisasi layanan. Dan kelima, fleksibilitas organisasi. Yaitu, struktur birokrasi yang tidak terlalu hirarkhis sehingga terlihat kaku. Tetapi harus bisa dibikin dinamis dan mampu menyesuaikan kebutuhan.
Nah, jika memang Kota Kediri di bawah kepemimpinan Mbak Wali ini ingin mewujudkan pemerintahan yang responsive, kita sebagai rakyat, menunggu kebijakan-kebijakan atau gebrakan-gebrakan lainnya, dalam rangka menjadikan Pemkot Kediri sebagai institusi yang adaptif dan agile terhadap berbagai perubahan yang terjadi.
Hanya dengan pemerintahan yang responsive, masyarakat diprioritaskan. Diprioritaskan kebutuhannya, diprioritaskan kepentingannya, dan diprioritaskan keluhannya.
Saat ini, Pemkot Kediri sedang merevitalisasi kawasan jalan yang menuju ke Stasiun Kota Kediri. Kawasan itu, selama ini (lebih dari 10 tahun) dibiarkan “apa adanya”. Dan sebetulnya banyak dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, saya mendapat info, Pemkot Kediri juga berencana akan merevitalisasi kawasan Jalan Dhoho. Di antaranya, trotoar akan dibikin lebih bagus dan lebih lebar, dan kabel-kabel yang bergelantungan semrawut akan diatur lebih rapi, dan akan ditanam di bawah tanah.
Jadi, kelak, tidak akan ada lagi kabel-kabel semrawut yang bergelantungan di atas jalan. Ini pun sebetulnya juga cukup lama banyak dirasakan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Jalan Dhoho selama ini terkesan dibiarkan “apa adanya”.
Semoga semua rencana itu bisa terlaksana dengan baik. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Ilmidza Amalia Nadzira