Waktu itu Dul Kamdi melawan dua pasangan calon. Jadi, waktu itu ada tiga pasangan calon yang berlaga. Dan akhirnya, pasangan Dul Kamdi hanya memperoleh suara sekitar 12 persen.
Nah, pada pilkada tahun ini, rupanya Dul Kamdi tak kapok. Dia maju lagi. Posternya ada di mana-mana. Jika pada 2020 lalu dia maju pada pemilihan bupati, kali ini dia mencoba peruntungan pada pemilihan wali kota. Dul Kamdi rupanya tetap memilih jalur independen.
Saya sempat bertanya kepada Dul Kamdi, mengapa dia ngotot maju dari jalur independen. Itu karena dia tidak mau terjebak pada “permainan partai politik”, salah satunya harus membayar mahar. Sebab, sudah jadi rahasia umum, jika seorang calon ingin dapat rekom dari partai politik, apalagi partai politik yang masuk dalam lima besar, harus membayar mahar. “Saya ingin membayar mahar langsung ke rakyat,” katanya. Inilah alasan mengapa Dul Kamdi tak memilih jalur partai. Alasan lainnya, karena memang Dul Kamdi bukanlah kader partai politik. Dia adalah seorang pengusaha yang tergolong sukses, dan selama bertahun-tahun tinggal di Jakarta, sukses berbisnis di Jakarta, dan kini dia ingin pulang kampung, membangun daerah asalnya dengan menjadi kepala daerah.
Jujur, saya salut dengan idealisme-nya Dul Kamdi. Apa yang dia lakukan, terlihat seperti anti-mainstream. Sebab, saat ini, mainstream-nya pilkada itu harus lewat jalur partai. Dalam sejarah pilkada langsung di Indonesia, sangat sedikit pasangan dari calon independen yang berhasil menang.
Data dari Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) menyebutkan bahwa jumlah pasangan calon (paslon) dari jalur independen yang ikut dalam pilkada cenderung menurun. Pada pilkada serentak yang dilaksanakan 2015, ada 135 paslon jalur independen. Dari jumlah ini, 13 paslon berhasil menang. Hampir semuanya di luar Jawa.
Pada pilkada serentak 2017, tercatat ada 68 paslon jalur independen. Dari jumlah ini, tiga paslon berhasil menang. Semuanya di luar Jawa. Pada 2018, dari 17 provinsi yang melaksanakan pilkada serentak, hanya ada delapan paslon jalur independen. Dan hampir semuanya di luar Jawa.
Artinya, dari data yang ada, paslon dari jalur independen, tampaknya akan sangat sulit jika berlaga di Pulau Jawa. Ini menunjukkan besarnya hegemoni partai-partai politik raksasa di Pulau Jawa. Sehingga, ini berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap calon independen.
Ada kesan di masyarakat, bahwa calon independen itu “nggak niat” alias dianggap kurang serius. Ada pula yang menganggap, calon independen jika nanti terpilih, akan sulit sekali memperjuangkan visi dan misinya karena pasti akan berhadapan dengan kekuatan partai politik di legislatif. Ini karena calon independen tidak berbasis pada partai politik.
Selain itu, masyarakat Indonesia masih percaya pada politik kepartaian. Partai sudah menjadi “political substrate”, yaitu suatu dasar bagi kehidupan sistem politik dan kehidupannya. Sehingga, muncul kesan, bahwa dibolehkannya calon independen pada pilkada, hanyalah tambahan atau embel-embel, lebih bersifat ornamental untuk memberikan tempat bagi hak asasi dan kebebasan sipil.
Meski demikian, saya tetap salut dan kagum dengan perjuangan dan idealisme Dul Kamdi. Saya berharap, akan muncul Dul Kamdi-Dul Kamdi yang lain pada pilkada maupun Pilpres. Sebab, dominasi dan hegemoni partai politik semakin ke sini semakin transaksional. Semakin ke sini, semakin mengarah pada oligarki politik yang jika dibiarkan liar pada akhirnya berpotensi mendholimi rakyat. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Anwar Bahar Basalamah