Ada kesan, Ibu Pj Walikota Kediri Zanariah kurang peduli dengan proyek pembangunan Alun-Alun yang saat ini mangkrak. Kesan ini disampaikan salah seorang anggota DPRD Kota Kediri kepada saya. Kata dia, bagaimana pun juga, seorang penjabat wali kota secara de facto adalah wali kota. Ketika di daerah yang dia pimpin sedang ada masalah, maka masalah itu harus segera diselesaikan. Tapi, kata si anggota dewan tadi, sudah 100 hari lebih menjadi Pj Wali Kota Kediri, belum ada tanda-tanda keseriusan untuk “menyentuh” proyek alun-alun yang mangkrak itu.
Padahal, masih kata anggota dewan tadi, proyek alun-alun yang saat ini mangkrak, tergolong masuk ke dalam proyek bermasalah. Dan kategorinya “urgent” untuk segera dicarikan solusinya. “Ini sebenarnya hanya butuh terobosan. Dan ini ranahnya wali kota. Karena wali kotanya Pj, maka Pj itulah yang harus punya terobosan untuk menyelesaikannya.”
Kasus proyek Alun-Alun Kota Kediri, saat ini terus bergulir, dan terjadi sengketa antara Pemkot Kediri, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan PT Surya Graha Utama KSO Sidoarjo sebagai kontraktor penggarap alun-alun. Pihak PT Surya Graha Utama (PT SGU) menggugat dinas PUPR ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), setelah diputus kontraknya oleh dinas PUPR. Dinas PUPR memutuskan kontrak karena PT SGU dianggap tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam klausul kontrak, salah satunya karena pengerjaan yang molor.
Dalam persidangan di LKPP, PT SGU mengajukan setidaknya lima permohonan di depan majelis arbiter. Salah satunya, mereka menolak untuk di-blacklist atau dimasukkan dalam daftar hitam.
Karena kasus ini bergulir di LKPP, maka diperkirakan bakal memakan waktu cukup panjang. Sedangkan, proyek alun-alun ini adalah termasuk fasilitas publik. Ketika ada proyek fasilitas publik yang mangkrak, seharusnya ini menjadi perhatian dan prioritas seorang Pj. Di sinilah dibutuhkan pemimpin yang punya keberanian.
Saat ini, ada sekitar 270 Pj yang mengisi jabatan mulai gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Masa jabatan mereka rata-rata 1 – 1,5 tahun. Relatif cukup panjang. Dengan durasi menjabat yang setahun lebih itu, setidaknya seorang Pj bisa membuat terobosan-terobosan, jika di daerah yang dia pimpin terjadi persoalan, dan butuh penyelesaian yang cepat. Dan untuk membuat terobosan, butuh keberanian.
Sedangkan, sejauh yang saya amati, Pj itu bisa dibagi menjadi dua: Pj yang “bermain aman”, dan Pj yang berani membuat terobosan.
Pj yang “bermain aman”, ketika dia menjabat, lebih banyak meneruskan kebijakan yang sudah ada. Lebih banyak hadir di acara-acara seremonial. Jika pun harus membuat kebijakan, lebih suka membuat kebijakan yang tak berisiko. Tipe pemimpin yang seperti ini, biasanya tak berpikir untuk meninggalkan legacy selama kepemimpinannya.
Pj yang berani membuat terobosan, ketika dia menjabat, akan lebih memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial yang menyangkut kepentingan banyak orang, yang tak mampu atau tak sempat diselesaikan oleh kepala daerah sebelumnya. Dia merasa tertantang, untuk menyelesaikan dan menuntaskannya, meski mungkin agak berisiko. Tipe pemimpin yang seperti ini, biasanya selalu berpikir untuk meninggalkan legacy selama kepemimpinannya.
Seperti yang dilakukan Pj Bupati Nganjuk, Sri Handoko Taruna. Dia akhirnya berhasil menuntaskan pembangunan Pasar Baru Kertosono. Sebelumnya, pasar tersebut mangkrak selama enam tahun lebih setelah terbakar pada Oktober 2017. Pasar Baru Kertosono diresmikan Februari lalu oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Saya sesungguhnya berharap, mungkin juga ini yang diharapkan oleh masyarakat Kota Kediri, agar Ibu Pj Wali kota Kediri memprioritaskan penyelesaian proyek Alun-Alun Kota Kediri. Jika pun tidak bisa menyelesaikan, minimal ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengurai “benang kusut” dari proyek bernilai puluhan miliar itu, agar segera bisa dinikmati warga Kota Kediri. Bagaimana menurut Anda? (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp)
Editor : Anwar Bahar Basalamah