Data di media sosial (medsos) menyebutkan, jika nama “Sambo” diklik, maka menghasilkan sedikitnya 499.200 perbincangan warganet dan pemberitaan media online. Ini dalam kurun waktu hanya seminggu (12-18 Agustus 2022). Kata “Sambo” di dunia maya juga memancing 5,6 juta interaksi antar pengguna medsos.
Rupanya, publik masih tak habis pikir, bagaimana bisa, orang nomor satu di institusi Polri yang menjadi “polisi-nya polisi” berbuat sesalah itu. Berbuat senekad itu. Dan berbuat se-dholim itu. Kayaknya, baru kali ini terjadi peristiwa seperti itu, sejak Polri ada.
Setidaknya ada dua catatan dalam menyikapi kasus Ferdy Sambo ini. Pertama, bahwa kekuasaan itu bisa begitu dekatnya dengan kebohongan. Dengan kekuasaan, seseorang bisa mengatur kebohongan. Bisa merekayasa, sekaligus memanipulasi kebohongan.
Kita semua mengetahui, bagaimana awalnya kematian Brigadir J diskenariokan. Polisi pada awalnya mengumumkan secara resmi, bahwa kematian Brigadir J adalah diawali dengan insiden tembak-menembak antara Brigadir J dengan salah satu kawannya, sesama ajudan Ferdy Sambo. Disampaikan pula dalam penjelasan resmi itu, bahwa tembak-menembak itu dipicu adanya peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap isteri Ferdy Sambo.
Belakangan, cerita atau kronologis tersebut dinyatakan tidak terbukti, alias bohong. Rasanya baru kali ini terjadi, ada peristiwa besar yang menyebabkan kematian seorang anggota polisi, yang kronologisnya semula dijelaskan secara resmi oleh polisi, kemudian diralat oleh polisi juga. Sungguh, ini sebenarnya sebuah insiden yang tak seharusnya terjadi.
Dan ini menunjukkan, betapa “berkuasa”nya Ferdy Sambo, sehingga dia di awal kejadian bisa mengatur-atur peristiwa, lalu menyusun skenario sesuai dengan keinginannya. Tak cukup hanya itu, dia juga berusaha mempengaruhi Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) agar mendukung skenarionya. Dan Kompolnas awalnya sempat terpengaruh.
Di internal Polri, dengan jabatan yang disandangnya sebagai Kadiv Propam, Sambo memiliki kekuasaan yang sangat besar. Semua tindakan pemeriksaan, penyidikan, hingga pemindahan anggota harus berdasarkan persetujuan Sambo. Dengan jabatan yang disandangnya itu, Sambo mempunyai direktorat atau deputi-deputi yang semuanya di bawah kekuasaannya.
Kekuasaan Sambo tak hanya itu. Sebelum dia dinyatakan sebagai tersangka, dan ketika masih menjabat sebagai Kadiv Propam Polri, Sambo juga menjabat sebagai Kepala Satgassus (Satuan Tugas Khusus) Polri, yang disebut juga sebagai Satgassus Merah Putih. Berdasarkan: Surat Perintah No: Sprin/1583/VII/HUKU.6.6/2022, masa jabatan Sambo sebagai Ketua Satgassus baru akan berakhir pada 31 Desember 2022.
Satgassus yang dibentuk di era Kapolri Jenderal Tito Karnavian ini mulanya berfungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan, di dalam maupun di luar negeri. Secara spesifik, beberapa urusan yang ditangani Satgassus ini adalah kasus psikotropika, narkotika, pencucian uang, tindak pidana korupsi, serta perihal informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Ini kasus-kasus yang seksi dan berpotensi menjadi kasus “basah”.
Jadi, bisa dibayangkan, betapa berkuasanya Sambo, dan betapa strategisnya posisinya dengan jabatan-jabatannya itu. Rupanya, kekuasaan yang besar itu disalahgunakan oleh Sambo. Digunakanlah kekuasaannya itu untuk menyusun kebohongan, demi menutupi tindakan arogan dan kesewenang-wenangan yang dia lakukan.
Jadi, berhati-hatilah dengan kekuasaan. Karena dia berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk membuat kebohongan menjadi kebenaran.
Catatan kedua dari kasus Ferdy Sambo ini, adalah menunjukkan wajah paradoks dari media sosial (medsos). Di satu sisi, melalui medsos belakangan ini banyak orang memproduksi berita-berita hoaks. Alias berita bohong. Dengan kata lain, medsos begitu mudahnya dijadikan sebagai panggung untuk memproduksi kebohongan.
Tapi, di sisi lain, medsos juga bisa digunakan untuk memantau dan mengawasi berbagai peristiwa yang janggal. Atau, peristiwa yang berbau kebohongan dan rekayasa.
Awal dirilis secara resmi oleh Polisi tentang kronologis kematian Brigadir J pada Juli lalu, netizen semakin banyak yang meragukan versi kronologis tersebut. Netizen menilai ada beberapa kejanggalan. Dan berbagai kejanggalan itu semakin banyak yang merespon dan mengomentarinya. Hingga menjadi perbincangan luas di medsos.
Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi pernah merilis data yang menganalisa seputar trens polemik kasus penembakan Brigadir J di media sosial mulai 11 Juli – 10 Agustus 2022. Dia menemukan banyak sentimen negatif terhadap kasus ini dan terhadap Polri hingga sebesar 53 persen, karena keraguan dari masyarakat.
Dalam sentimen negatif itu, netizen terbagi dalam tiga kubu. Ada kubu publik, kubu media, dan kubu pro-oposisi. Semua kubu itu negatif terhadap Polri untuk aspek yang berbeda. Hampir semua dalam tiga kubu untuk kontra terhadap Ferdy Sambo. Kubu publik menyoroti otopsi dan reputasi Polri. Kubu media menyoroti kejanggalan seputar peristiwa penembakan, intimidasi terhadap wartawan, dan penetapan Bharada E menjadi tersangka. Sedangkan kubu pro-oposisi mendesak pencopotan Kapolri.
Berbagai komentar negatif yang semakin massif di medsos inilah, bisa jadi membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Menko Polhukam Mahfud M.D pun juga seakan menjadi juru bicara presiden, meminta agar kasus ini diusut tuntas dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
Walhasil, kasus Ferdy Sambo pun menjadi semakin terang benderang. Kebohongan demi kebohongan yang dia susun, rontok. Dan ini, bisa jadi, berkat polemik di medsos. (kritik dan saran:ibnuisrofam@gmail.com/IG:kum_jp) Editor : Anwar Bahar Basalamah