MEDAN, JP Radar Kediri – Fakta ilmiah mengenai perubahan iklim global kini menjadi ancaman nyata yang tak terelakkan. Pergeseran pola hujan, anomali cuaca ekstrem, hingga dinamika iklim regional telah melambungkan risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatera.
Guna membendung potensi risiko yang terus meningkat, diperlukan pendekatan kolaboratif yang solid antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha.
“Kita harus mampu merumuskan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana. Perguruan tinggi perlu mengedepankan pendekatan evidence-based policy, di mana setiap rekomendasi didasarkan pada riset yang kuat, data empiris, serta analisis multidisipliner. Tidak hanya yang tampak di permukaan saja,” tegas Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan, S.Si., M.Si., Apt., saat membuka Diskusi Ilmiah di kampus USU, Selasa (10/2).
Diskusi ilmiah bertajuk “Dialektika Sawit Indonesia: Perubahan Iklim Global Sebagai Pemicu Bencana di Sumatera” tersebut menghadirkan tiga pakar utama: dua Guru Besar Fakultas Pertanian USU, Prof. Dr. Abdul Rauf dan Prof. Dr. Diana Chalil, serta Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan. Forum ini juga dihadiri oleh pemangku kepentingan strategis, mulai dari perwakilan pemerintah, petani sawit, hingga pimpinan asosiasi seperti Ketua Umum RSI (Rumah Sawit Indonesia) Kacuk Sumarto dan Ketua Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting.
Prof. Poppy menjelaskan bahwa topik yang diangkat dalam diskusi ini sangat strategis sekaligus sensitif, terutama mengingat besarnya kerugian sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat akibat bencana.
“Forum ini bukan sekadar ruang akademik, tetapi juga ruang refleksi bersama atas tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa dan masyarakat Sumatera. Tentu saja, melalui diskusi ini kita ingin mencari titik temu antara tudingan terhadap perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu ketidakseimbangan alam, dengan realitas dan fakta ilmiah yang sebenarnya,” jelas Poppy.
Merujuk pada bencana hidrometeorologi yang melanda pada pengujung 2025 lalu, Poppy menilai dampaknya telah menyentuh aspek sosial, ekonomi, hingga ekologis secara nyata. Ia menegaskan bahwa isu perubahan iklim kini sudah menjadi fakta ilmiah yang tak terbantahkan.
“Namun, kita juga harus memahami bahwa perubahan iklim berinteraksi dengan berbagai faktor lokal: mulai dari tata guna lahan, sistem hidrologi, perencanaan wilayah, hingga praktik pengelolaan sumber daya alam,” tambahnya.
Dalam cakupan tersebut, sektor perkebunan kelapa sawit kerap berada di bawah sorotan tajam. Muncul tudingan bahwa ekspansi lahan sawit berkontribusi pada kerusakan ekosistem yang memperparah kerentanan banjir.
“Di sisi lain, terdapat fakta tak terbantahkan bahwa industri sawit memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional dan menjadi tumpuan hidup jutaan orang, termasuk petani kecil dan pekerja,” ungkapnya.
Demi memperoleh fakta yang objektif, dunia akademik menekankan bahwa perdebatan mengenai bencana alam di Sumatera dan hubungannya dengan kelapa sawit harus diletakkan dalam kerangka ilmiah yang transparan dan berbasis data.
“Dialektika yang sehat tidak bertujuan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk menemukan pemahaman komprehensif dan solusi konstruktif bagi masa depan,” kata Poppy.
Melalui diskusi ini, USU berharap dapat tercipta ruang untuk membedah hubungan antara perubahan iklim, tata guna lahan, dan insiden bencana secara mendalam.
“Selain itu, tujuannya adalah mengidentifikasi faktor risiko yang bisa dimitigasi melalui kebijakan, inovasi teknologi, dan praktik lingkungan yang berkelanjutan. Kita harus mengutamakan evidence-based policy, agar setiap rekomendasi lahir dari riset yang kuat dan analisis multidisipliner,” tutup Poppy.
Dengan metode tersebut, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak sekadar reaktif terhadap tekanan opini publik, tetapi benar-benar efektif dalam melindungi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, universitas memegang peran vital sebagai penjaga nalar kritis sekaligus jembatan dialog antar pemangku kepentingan.
Editor : Shinta Nurma Ababil