Sabtu, 20 Apr 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Ini Loh Wewenang dan Kewajiban Hakim

08 April 2019, 14: 16: 47 WIB | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH

Oleh: Anang Iskandar 

Wewenang dan kewajiban hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara penyalah guna untuk diri sendiri tercantum dalam UU Narkotika secara jelas, terbukti salah atau tidak bersalah hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa menjalani rehabilitasi.

Selama ini vonis penjara terhadap perkara penyalah guna untuk diri sendiri, menjadi penyebab utama lapas over capacity dan berbagai pemasalahan di lapas. Di samping itu, vonis penjara menyebabkan penyalah guna narkotika tidak mendapatkan hak untuk sembuh, mereka selanjutnya berkarir sebagai pecandu narkotika. Akibatnya Indonesia menjadi demand/pasar peredaran narkotika.

Itu sebabnya penyalah guna seperti Sammy, Tessy, Rhido, Andi Arif, Jenniver Dunn, Tio Pakusadewo, Sipulan dan siapa saja yang memiliki narkotika jumlah terbatas untuk pemakaian sehari, digunakan untuk diri sendiri, hakim berwenang dan berkewajiban memvonis hukuman rehabilitasi, baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (baca: pasal 103).

Wewenang dan kewajiban  menjatuhkan hukuman rehabilitasi adalah amanat kepada hakim pada semua tingkatan, baik hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan banding maupun hakim tingkat kasasi, berlandaskan pada tujuan dibuatnya UU (pasal 4), wewenang menjatuhkan hukuman rehabilitasi (pasal 103/1) dan kewajiban hakim (pasal 127/2). Hukuman rehabilitasi tersebut statusnya sama seperti dihukum penjara (pasal 103/2) dan lebih bermanfaat untuk penyembuhan penyakit adiksi yang diderita penyalah guna.

Itulah kekhususan UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika, di mana tujuan dan misi penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif terhadap perkara penyalah guna dan bersifat represif terhadap pengedar. Hakim diberi kewenangan menjatuhkan hukuman rehabilitasi kepada siapa saja yang menjadi terdakwa yang terbukti atau tidak terbukti sebagai penyalah guna untuk diri sendiri.

Masalahnya saat ini kondisi lapas sudah over capacity dengan jumlah penyalah guna yang dipenjara sekitar 50 ribu orang (data ditjend lapas 2019). Pertanyanya, akankah hakim melanjutkan salah kaprah memvonis penjara bagi penyalah guna untuk diri sendiri ?

Jawaban pertanyaan tersebut tergantung pada Ketua MA sebagai pejabat diberi mandat tertinggi dan bertanggung jawab di bidang yudikatif. Apa benar tujuan dan misi penegakan hukum bersifat rehabilitatif terhadap perkara penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri ? Mari kita bedah kontruksi UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika yang bersifat "khusus" di mana tujuan penanganan penyalah guna dan pengedar dibedakan meskipun sama-sama pelanggar hukum.

Tujuan dibuatnya UU Narkotika membedakan penanganan penyalah guna dan pengedar. Terhadap penyalah guna adalah mencegah, melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terhadap pengedar adalah memberantas pengedar (baca: pasal 4).

Oleh karena itu, misi penegakan hukumnya juga berbeda, terhadap penyalah guna misi penegak hukum besifat rehabilitatif dan terhadap pengedar bersifat represif.

Penegakan hukum bersifat rehabilitatif dapat dilihat pada ketentuan ketentuan yang ada pada batang tubuh UU narkotika sebagai berikut: Pertama, pasal 127/1 penyalah guna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara, des tidak memenuhi sarat dilakukan penahanan baik pada proses penyidikan, penuntutan maupun pengadilan (pasal 21 KUHAP).

Kedua, perkara penyalah guna untuk diri sendiri tidak dapat disidik, diberkas, dituntut dengan pasal pengedar (pasal 111, 112, 113, 114)  baik secara komulatif maupun subsidiaritas karena beda tujuan tadi.

Ketiga, untuk melaksanakan tujuan penegakan hukum  bersifat rehabilitatif maka penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewenangan untuk mencapai tujuan yaitu kewenangan yang bersifat wajib untuk menempatkan tersangka/terdakwa ke dalam lembaga rehabilitasi sesuai tingkat pemeriksaannya berdasarkan PP 25/2011 pasal 13.

Keempat, hakim dalam memeriksa perkara penyalah guna untuk diri sendiri yaitu perkara kepemilikan secara terbatas untuk pemakaian sehari, hakim wajib memperhatikan ketentuan ketentuan mengenai rehabilitasi (baca: pasal 127/2)  antara lain :

a. Kalau penyalah guna untuk pertama kali mengkonsumsi narkotika, wajib dibuktikan apakah terdakwanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika (pasal 127/3). Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Korban penyalah gunaan narkotika ini adalah mereka yang menggunakan narkotika untuk pertama kali dimana mereka secara tidak sengaja menggunakan narkotika  akibat dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya bahkan ada yang dipaksa menggunakan narkotika (baca : penjelasan pasal 54.

Penyalah guna pertama kali dapat dipastikan adalah korban penyalah gunaan narkotika.

b. Kalau penyalah guna untuk diri sendiri yang frekwensi menggunakan narkotikanya rutin dan dinyatakan oleh ahli dalam keadaan ketergantungan narkotika disebut pecandu (pasal 1 angka 13). Pecandu juga wajib menjalani rehabilitasi (pasal 54).

Penyalah guna yang sudah terbiasa mengkonsumsi narkotika secara rutin dapat dipastikan adalah pecandu.

c. Kalau penyalah guna untuk diri sendiri, menggunakan narkotika secara rekreasional dengan frekwensi menggunakan tidak teratur ini yang diancam dengan hukuman 4 tahun penjara (pasal 127/1). Dalam perkara tersebut hakim berwenang dan wajib menggunakan kewenangannya memvonis hukuman rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (pasal 103/1).

Ketiga golongan penyalah guna tersebut diatas berdasarkan ketentuan tersebut diatas kalau bermasalah dengan penegak hukum maka penjatuhan hukumnya wajib menjalani rehabilitasi

Kelima, bentuk hukuman bagi penyalah guna untuk diri sendiri adalah hukuman rehabilitasi dimana status hukuman rehabilitasi sama dengan hukuman penjara dinyatakan secara jelas masa menjalani rehabilitasi dihitung sebagai masa menjalani hukuman (pasal 103/2).

Keenam, tempat menjalani hukuman rehabilitasi adalah rumah sakit atau tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh menteri kesehatan yang tersebar diseluruh indonesia.

Tugas menteri kesehatan untuk membuka layanan rehabilitasi bagi penyalah guna baik bersumber putusan hakim maupun yang berasal dari wajib lapor (pasal 56).

Ketujuh, adanya ketentuan wajib lapor pecandu sebagai unsur pemaaf dari UU no 35/2009 tentang narkotika.

Yang diwajibkan untuk lapor adalah pecandu yang sudah dewasa dan keluarga / orang tua pecandu yang belum dewasa untuk  melaporkan diri ke IPWL (Istitusi Penerima Wajib Lapor) agar mendapatkan penyembuhan melalui rehabilitasi (pasal 55).

Kedelapan, orang tua justru diancam kurungan selama 3 bulan apabila tidak menyembuhkan anaknya yang jadi pecandu (pasal 128/1) melalui wajib lapor ke IPWL.

Kesembilan, pecandu yang sudah lapor status kriminalnya berubah menjadi tidak dituntut pidana. Apabila dalam status tidak dituntut pidana kemudian relap / kambuh selama 2 kali masa  perawatan tetap tidak ditutut pidana (pasal 128/2/3)

Kesimpulannya, penyalah guna berdasarkan UU Narkotika wajib diperlakukan secara khusus, disidik, diberkas, dituntut dan diadili sebagai penyalah guna untuk diri sendiri tidak dikomulatifkan/di yunto-kan dengan pasal pengedar. Dan penjatuhan hukumannya wajib menjalani rehabilitasi bila terbukti bersalah, bila tidak terbukti bersalah juga dihukum menjalani rehabilitasi.

 

 

(penulis adalah Kepala BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan Caleg DPR RI dari PPP. Konsultasi masalah narkotika dapat melalui WA no 08111285858)

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia