Senin, 22 Apr 2019
radarkediri
icon featured
Politik

Tuding Ada KKN di Tes Perangkat Desa, Demo Lagi

Ingin Tes Perangkat Ulang

21 Maret 2019, 20: 00: 25 WIB | editor : Adi Nugroho

demo perangkat desa

SATIR: Pendemo tes perangkat desa melakukan aksi teatrikal, menggambarkan adanya permainan uang dalam perekrutan perangkat desa beberapa waktu lalu. (Andhika Attar - radarkediri.id)

KEDIRI KABUPATEN - Protes terhadap pelaksanaan tes perangkat yang digelar di desa-desa di Kabupaten Kediri masih terjadi. Kemarin, puluhan massa kembali menggelar aksi di depan kantor Pemkab Kediri. Mereka masih memprotes tak transparannya pelaksanaan ujian perangkat. Juga adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotismen (KKN) dalam pelaksanaannya.

Massa yang berdemo kemarin lebih banyak dibandingkan demo sebelumnya, Rabu (13/3). Bila minggu lalu pesertanya hanya dari beberapa desa di Kecamatan Purwoasri, kemarin mereka datang dari beberapa kecamatan lain. Selain Purwoasri, massa juga berasal dari Kecamatan Plemahan dan Pagu.

Koordinator lapangan (korlap) aksi demo Sunaryo mengatakan unjuk rasa kali ini muncul karena kurang puas dengan hasil pertemuan minggu lalu. Mereka mendesak adanya tindak nyata terhadap poin tuntutan yang diberikan sebelumnya.

aksi demonstrasi

AKSI: Demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Pemkab Kediri. (Andhika Attar - radarkediri.id)

“Kami ingin agar hasil dari pengangkatan perangkat bisa dibatalkan. Dan dilakukan ujian ulang. Kami menilai ada kejanggalan dalam prosesnya,” ujarnya kepada para pewarta di tengah-tengah berlangsungnya demo.

Dalam demo kali ini mereka juga menuntut untuk dipertemukan dengan Bupati Kediri dan perwakilan DPRD Kabupaten Kediri. Sembari menunggu diadakannya mediasi, mereka pun terus melakukan orasi. Secara bergantian beberapa perwakilan pendemo menaiki tumpukan sound system di pikap.

Tak sekadar melakukan orasi, ada aksi teatrikal yang ditunjukkan oleh seorang pendemo di depan gerbang keluar kantor Pemkab Kediri. Aksi teatrikal itu sempat mengakibatkan kemacetan lalu lintas di depan kantor pemerintah itu. Namun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit saja.

Setelah menggelar aksi selama sekitar 30 menit, beberapa perwakilan pendemo dipersilakan masuk ke kantor Pemkab Kediri. Audiensi sendiri dilaksanakan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Kediri.

Perwakilan Pemkab Kediri yang mengikuti audiensi yaitu Kabag Hukum Sukadi. Sedangkan dari perwakilan DPRD adalah Kabag Humas dan Umum Sekwan Agus S. Tak hanya itu, masih ada lagi perwakilan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait yang turut mengikuti audiensi tersebut. Namun, tidak ada satu anggota dewan pun yang ikut dalam audiensi itu. Infonya, para anggota dewan tengah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke  luar kota.

Salah seorang pendemo yang turut mengutarakan kekecewaannya adalah Ryan Yudo Pramono, 25, warga Desa Pandansari, Purwoasri. Ia menyoroti sistematika pelaksanaan ujian. “Kenapa tidak menggunakan model computer assisted test (CAT) seperti tes CPNS saja? Seharusnya bisa, wong soalnya saja hampir mirip juga,” keluhnya.

Lebih lanjut, ia menilai jika menggunakan model tersebut akan lebih meminimalisir potensi kecurangan. Berbeda dengan proses seperti ujian perangkat kali ini. Menurutnya dengan koreksi yang tidak langsung diberikan pada saat itu menimbulkan berbagai tanda tanya.

Proses audiensi sendiri berlangsung cukup alot. Para perwakilan pendemo pada intinya menduga ada kejanggalan dalam pelaksanaan pengisian perangkat ini. Mereka pun tidak puas dengan hasil dan praktik yang terjadi di lapangan. Berikut dengan hasil ujiannya. Oleh karena itu, mereka menuntut agar dilakukan pembatalan pengangkatan perangkat dan diadakan ujian ulang.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Hukum Pemkab Kediri Sukadi menegaskan bahwa kewenangan pengangkatan tersebut sepenuhnya milik kades. Hal itu pun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. “Kami berpegang pada peraturan yang ada. Pengisian perangkat ini murni kewenangan desa. Itu amanah dari peraturan yang ada,” paparnya.

Pihak pemkab, menurut Sukadi, akan tetap menyerap aspirasi dan masukan yang diberikan. Terkait dugaan kejanggalan dan kecurangan, pihaknya mengaku terbuka akan hal itu. “Kalau memang ada kejanggalan, silakan dilaporkan ke institusi yang berwenang. Seperti kepolisian, kejaksaan, maupun inspektorat,” pungkasnya.

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia