Sabtu, 20 Apr 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG: PH Tuding Audit Tak Valid

17 Maret 2019, 12: 01: 39 WIB | editor : Adi Nugroho

taman hijau kediri

DIKORUPSI?: Salah satu titik Taman Hijau SLG. (Didin Saputro - radarkediri.id)

KEDIRI KABUPATEN - Kubu terdakwa kasus dugaan korupsi Taman Hijau SLG kembali menunjukkan perlawanan. Yang dipersoalkan kembali soal kerugian negara yang diakibatkan tindakan mereka. Beberapa item kerugian negara versi jaksa penuntut umum (JPU) mereka persoalkan.

Hal itu disampaikan oleh Budiarjo Setiawan, penasehat hukum (PH) untuk terdakwa Heni Dwi Hantoro. Budiarjo mengatakan telah menyusun materi itu. Yang akan dibacakan saat sidang di tempat atau pemeriksaan setempat (PS), Jumat (29/3) mendatang.

“Kami berhasil meyakinkan majelis hakim bahwa hasil audit yang dilakukan tidak meyakinkan,” klaim Budiarjo kepada Jawa Pos Radar Kediri saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat (15/3) sore kemarin.

Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan PS pihaknya. Permohonan PS itu sendiri disampaikan pihaknya kepada majelis hakim pada saat persidangan Kamis (28/2) silam.

Ada beberapa item yang dipersoalkan. Permasalahan itu karena ada perbedaan pemahaman dari kedua belah pihak. Yaitu antara pihak pembela dengan JPU. Pihak pembela yakin bahwa item yang dianggap menjadi kerugian negara tidak dihitung dengan metode yang benar. Namun, pihak JPU melihat sebaliknya.

Salah satu yang dianggap kurang tepat oleh PH adalah penghitungan kerugian negara yang merupakan material di dalam tanah. Kubu PH mempertanyakan metode penghitungan yang digunakan oleh auditor. Yaitu bagaimana mungkin auditor menghitung pengecoran di bawah tanah tanpa dibongkar terlebih dahulu. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu hal yang patut disangsikan.

Pihaknya mengaku siap untuk membuktikan bahwa ada metode yang kurang tepat dalam penghitungan itu. Menurutnya terdakwa Joko Prayitno siap untuk menanggung biaya pembongkarannya tersebut. Hal itu dilakukan tak lain karena pihaknya mengklaim tidak ada kerugian negara pada poin tersebut.

“Kalau kami tidak yakin, tidak mungkin akan mengajukan permohonan PS kepada majelis hakim,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan terkait perhitungan pengecoran tempat duduk yang ada di area Taman Hijau SLG. Pasalnya, pembela meyakini ada penghitungan yang salah dalam poin tersebut. Karena itulah dia menuntut bahwa poin kerugian negara harus dapat dibuktikan secara mutlak.

Meskipun begitu, pihaknya tidak menutup mata bahwa memang terjadi proses mal-administrasi dalam proyek tersebut. Akan tetapi pihaknya membantah jika hal tersebut hingga menyebabkan kerugian negara. “Memang administrasinya lompat-lompat. Tapi apakah karena hal itu sampai menimbulkan kerugian negara? Itu yang akan kami perjuangkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, pihak JPU mengaku telah melaksanakan semua proses sesuai dengan prosedur yang ada. Pihak JPU mengaku telah melakukan berbagai tahapan dengan seksama hingga menjadi surat dakwaan.

“Tugas kami adalah untuk membuktikan apa yang menjadi surat dakwaan. Ada atau tidaknya sidang di tempat sendiri tidak menjadi permasalahan bagi kami,” aku Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri Arie Satria Hadi Pratama melalui Kasubsi Penkum Seksi Intelijen Anang Yustisia.

Untuk diketahui, pada sidang Kamis (14/3) lalu, ketiga terdakwa bergantian dimintai keterangan untuk terdakwa yang lain. Yang pertama diperiksa adalah Didi Eko Tjahjono dan Heni. Keduanya dijadikan saksi untuk terdakwa Joko Prayitno.

Pada sidang tersebut, ketiganya pun bergatian menjadi saksi. Setelah Joko, giliran Didi yang diperiksa. Lalu yang terakhir adalah Heny. Waktu itu, proses persidangan di ruang Cakra, Pengadilan Tipikor selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Sidang kemudian ditunda. Selanjutnya, sidang akan berlangsung pada Kamis (21/3) mendatang. Agendanya adalah pemeriksaan terdakwa.

Poin kejanggalan menurut PH

1.     Unsur kerugian negara dianggap meragukan.

2.     Penghitungan pengecoran di bawah tanah tanpa dibongkar.

3.     Hasil perhitungan jumlah cor tempat duduk tidak sesuai dengan yang ada.

4.     Metode penghitungan auditor kurang meyakinkan.

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia