Kamis, 21 Feb 2019
radarkediri
icon featured
Hukum & Kriminal

Kasus Korupsi Taman Hijau SLG: Didi Klaim Tak Terkait Lelang

Tanggung Jawab PPK agar Lelang sesuai Aturan

06 Februari 2019, 16: 47: 34 WIB | editor : Adi Nugroho

korupsi taman hijau slg

DIALOG: Didi Eko Tjahjono (hijau) saat berdiskusi dengan pengacaranya. (Andhika Attar - radarkediri.id)

KEDIRI KABUPATEN- Didi Eko Tjahjono, salah seorang terdakwa dugaan korupsi Taman Hijau SLG, berusaha cuci tangan dari fakta persidangan tentang cacatnya proses lelang proyek tersebut. Menurut pengacaranya, soal lelang bukan merupakan kewenangan Didi.

Menurut M. Ridwan, saat itu kliennya bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK). Soal proses lelang proyek, kliennya hanya tahu ‘matangnya’ saja. Pemenangnya sudah ada dan tinggal mengerjakan.

“Masalah lelang, dokumen, satuan, dan perusahaan benar atau tidak itu urusan unit layanan pengadaan (ULP, Red). Kalau ada kesalahan prosedur pada saat lelang, itu sudah bukan wewenang dari PPK lagi,” bantah Ridwan kepada Jawa Pos Radar Kediri seusai persidangan di PN Tipikor, Surabaya, Kamis (31/1).

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan Taman Hijau SLG dinilai sudah cacat sejak awal. Alasannya, surat penawaran lelang tidak ditandatangani sendiri oleh Dirut PT Harvindo Utama Mandiri (HUM) Rustam. Melainkan dipalsukan oleh Ahmad Safi’i. Yaitu sosok yang menjadi perantara peminjaman bendera PT HUM oleh terdakwa Joko Prayitno.

Sementara itu, dosen Magister Hukum Pasca Sarjana Uniska Kediri Nurbaedah memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, PPK mempunyai tanggung jawab agar lelang sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun pada umumnya ada panitia lelang tersendiri akan tetapi tetap melaporkan  pada PPK.

“PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya kepada koran ini melalui pesan singkat WhatsApp kemarin sore.

Nurbaedah berpendapat bahwa PPK tidak serta-merta terlepas dari proses lelang yang berlangsung. Seperti halnya jika ada masalah lelang, dokumen, dan sebagainya PPK tidak bisa seketika cuci tangan. “PPK mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanakan lelang. Sedang dalam pelaksanaannya dibantu oleh panitia lelang,” tegas Nurbaedah.

Pendapat yang disampaikannya sendiri berdasarkan pasal 11 Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di dalamnya dijelaskan beberapa tugas dan wewenang PPK terkait pengadaan barang dan jasa. Antara lain menyusun perencanaan pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan rancangan kontrak, dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

Sementara itu, Budiarjo Setiawan, PH Heny Dwi Hantoro berencana akan mendatangkan saksi ahli nantinya. Yaitu untuk mengetahui pihak mana yang paling berwenang dan bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Ahli yang akan dihadirkan sendiri terkait pakar hukum dan administrasi negara.

“Saya akan mencoba untuk mendatangkan saksi ahli nantinya. Paling tidak sekelas profesor. Biar semakin terang nanti kasus ini,” ujar pengacara berkacamata tersebut melalui sambungan telepon kepada Jawa Pos Radar Kediri kemarin siang.

Untuk diketahui, persidangan lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Hijau SLG akan kembali digelar pada Kamis (7/2) besok. Masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum (JPU). Kasus itu sendiri menyeret tiga orang terdakwa yaitu Didi Eko Tjahjono, Joko Prayitno, dan Heny Dwi Hantoro.

(rk/baz/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia