Senin, 22 Apr 2019
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr. ANANG ISKANDAR SIK SH MH

Mimpi, Hakim Memvonis Rehabilitasi

04 Februari 2019, 15: 01: 30 WIB | editor : Adi Nugroho

Mimpi, Hakim Memvonis Rehabilitasi

Mimpi saya ketika jadi direktur advokasi BNN adalah ingin menyaksikan  penyalah guna dalam proses peradilan tidak ditahan. Tapi direhabilitasi sebagai proses penyembuhan. Dan, hakim tidak memvonis hukuman penjara tapi dengan vonis menjalani rehabilitasi.

Mimpi saya tersebut muncul setelah menelaah UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang bersumber dari konvensi internasional. Yang sistemnya berbeda dengan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang narkotika tersebut mencamtumkan tujuan penanganan penyalah guna dan pecandu secara eksplisit. Yaitu menjamin penyalah guna dan pecandu direhabilitasi (pasal 4d).

Dalam bayangan mimpi saya, penyalah guna itu orang sakit. Wajar dapat jaminan sembuh dari UU dan dihukum menjalani hukuman rehabilitasi. Itu sangat rasional karena hakim diberi kewenangan oleh UU Narkotika untuk menghukum rehabilitasi dan mengambil tindakan untuk memerintahkan terdakwa yang nota bene sakit adiksi untuk menjalani rehabilitasi. Agar pulih seperti sediakala sesuai maksud dibuatnya UU Narkotika (pasal 103).

Seandainya mimpi saya terwujud pasti Indonesia tidak seperti sekarang. Di mana kondisi lapas over capacity. Ditandai banyak masalah seperti menggunakan narkotika di penjara, lapas jadi sasaran peredaran narkotika, dan masalah tindak pidana lainnya akibat penyalah guna dipenjara.

Akibat lain yang juga terjadi akibat penyalah guna dipenjara adalah penyalah guna berkarier menjadi pecandu. Lama-kelamaan jumlah pecandu meningkat. Akibat logisnya bisnis narkotika ramai seperti yang kita rasakan saat ini. Dengan kondisi seperti ini kebutuhan akan narkotika menjadi tinggi. Dan bandar narkotika banyak yang mengincar Indonesia sebagai sasaran bisnis mereka. Akhirnya Indonesia jadi pasar narkotika.

Kalau sudah menjadi pasar, tempat penyalah guna dan pengedar bertransaksi, maka menjadi sulit untuk diurai secara represif saja. Harus diimbang secara rehabilitatif agar  pasar gelap narkotika menjadi terurai. Kalau mereka para penyalah guna didekati secara humanis, disembuhkan melalui rehabilitasi, mereka bisa menjadi wistle blower.

Mimpi saya sesungguhnya logikanya simple saja. Karena UU Narkotika mencantumkan ketentuan bahwa tujuannya dibuatnya UU adalah menjamin penyalah guna direhabilitasi. Penyalah guna itu orang sakit adiksi. Secara rasional wajar kalau dihukum rehabilitasi meskipun penyalah guna diancam hukuman penjara.

Oleh karena itu yuridis penyalah guna ya direhab. Bukan dipenjara. Apalagi ada ketentuan dalam UU Narkotika yang menyatakan hukuman rehabilitasi itu derajadnya sama dengan hukuman penjara. Mestinya pilihannya hanya hukuman rehabilitasi karena tujuan UU Narkotika menjamin penyalah guna dan pecandu direhabilitasi.

Mimpi saya ini menjadi tidak sekadar mimpi. Karena hakim juga diberi kewenangan memvonis dengan hukuman menjalani rehabilitasi bila terdakwanya terbukti bersalah. Dan mengambil tindakan memerintahkan menjalani rehabilitasi bila terdakwa terbukti tidak bersalah. Gamblangnya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah, penyalah guna itu ya dihukum rehabilitasi oleh hakim.

Kalau mimpi saya terwujud maka Indonesia bisa dengan mudah  mencapai cita-citanya. Yaitu terbebas dari adanya penyalah guna narkotika. Apalagi penyalahgunaan dilarang dan penyalah gunanya diancam dengan hukuman penjara, menurut saya ancaman hukuman penjara bisa jadi effek detern dan dapat menjadi semangat mewujudkan Indonesia lebih cepat menuju negara yang bebas dari penyalah guna narkotika, bebas dari orang sakit adiksi, sakit kambuhan.

Sayang mimpi saya untuk menyembuhkan para penyalah guna melalui rehabilitasi tidak terwujud sesuai tujuan dibuatnya undang undang. Karena terhalang implementasi penegakan hukum yang menabrak ketentuan UU Narkotika.

Ketentuan yang ditabrak adalah penanganan  penyalah guna yang tujuannya dijamin rehabilitasi baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan serta tidak memenuhi sarat ditahan tapi nyatanya ditahan dengan di-yunto-kan dengan pasal pengedar. Penyalah guna juga dijamin UU narkotika  mendapat vonis rehabilitasi nyatanya divonis penjara. Ini yang menyebabkan penyalah guna tidak sembuh dan pulih seperti sediakala, ini juga menyebabkan Indonesia negara darurat narkotika.

Secara psikologis penyalah guna ditahan dan divonis penjara berdampak pada ketakutan masarakat pada upaya pemerintah melalui program wajib rehabilitasi penyembuhan sakit adiksi narkotika (pasal 128) yang jadi tanggung jawab Negara. Dan rehabilitasi penyembuhan secara sukarela yang menjadi tanggung jawab orang tua. Padahal menurut UU Narkotika landaskan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan. Rehabilitasi itu adalah cara pertama dan utama dalam penanganan narkotika dan penegakan hukum  mendukungnya. Bukan sebaliknya pemberantasan yang utama dan rehabilitasi pendukungnya.

Kenapa begitu, karena masalah narkotika dalam sejarahnya adalah masalah bisnis peredaran gelap. Kalau demand-nya tidak disembuhkan maka supply-nya akan tumbuh subur. Bisnis narkotika akan marak. Kalau demand-nya disembuhkan maka supply-nya pasti kedodoran dan lama kelamaan bisnis narkotika pasti gulung tikar.

Ketika saya menjadi Kapolda mimpi saya ini berubah menjadi mimpi sedih. Karena saya sebagai penanggung jawab langsung penanganan narkotika wilayah Polda.

Sebagai atasan penyidik narkotika, saya bangga anak buah menangkap pelaku kejahatan narkotika. Baik penyalah guna maupun pengedar. Tapi mayoritas yang ditangkap bukan pengedar melainkan penyalah guna.

Melihat penyalah guna ditahan hati saya menangis. Karena saya tahu secara hukum mereka harusnya ditempatkan di lembaga rehabilitasi selama proses penyidikan penuntutan dan peradilan. Kalau ditahan dapat dipastikan penyalah guna dihukum penjara. Tapi apa daya petunjuk yang ada memang begitu.

Ketika saya jadi Kepala BNN sekaligus sebagai penanggung jawab P4GN (Pencegahan dan Pembeantasan penyalah gunaan dan peredaran Gelap Narkotika), saya melanjutkan mimpi saya. Untuk merehabilitasi para penyalah guna narkotika baik rehabilitasi bersumber keputusan hakim , rehabilitasi bersumber wajib lapor, dan rehabilitasi secara sukarela atas inisiatif orang tua.

Pada waktu itu mulai merintis rehabilitasi melalui wajib lapor penyalah guna dalam keadaan ketergantungan narkotika, menggalakan sosialisasi program wajib lapor melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) karena telah ada Peranturan Pemerintah no 25 tahun 2011 .

Implementasi program wajib lapor ditandai dengan perintah Presiden untuk tahun pertama merehabilitasi 100 ribu penyalah guna narkotika sebagai program perintis. Selanjutnya secara bertahab ditingkatkan tahun kedua menjadi 200 ribu. Tahun ketiga 300 ribu. Dan tahun keempat dan selanjutnya pertahun 400 ribu yang direhabilitasi. Ketika itu jumlah penyalah guna berdasarkan penelitian sebesar 4 juta orang des 10 tahun berikutnya penyalah guna sembuh semua. Kalau penyalah guna sembuh semua otomatis  pengedar narkotika bangkrut karena tidak ada pembeli

Demikian pula rehabilitasi sukarela. Saya mendorong para orang tua tidak perlu takut untuk menyembuhkan keluarganya yang menjadi penyalah guna. Karena pelaku penyalahgunaan narkotika ada unsur pemaafnya yaitu apabila berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri. Atau melapor ke IPWL. Maka dimaafkan oleh UU Narkotika dengan status tidak dituntut pidana. Demikian pula kalau dalam perawatan juga tidak dituntut pidana (pasal 128)

Terhadap rehabilitasi yang bersumber penegakan hukum mimpi saya terkendala. Saya sebagai Ka BNN selaku penanggung jawab program P4GN kesulitan membangun penegakan hukum bersifat rehabilitative. Karena penegak hukum baik dari penyidik dan penuntut umum berpendapat lain. Dan tetap melaksanakan penegakan hukum bersifat represif. Penyalah guna ditahan selama proses penyidikan dan penuntutan sehingga  hakim ketika menjatuhkan sanksi terbelenggu dengan upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik dan jaksa penuntut. Akhirnya hakim menggunakan kewenangan berdasarkan KUHAP mengabaikan kewajibannya memvonis hukuman menjalani rehabilitasi sesuai pasal 103 UU Narkotika. (bersambung).

(Konsultasi masalah narkotika melalui WA no 08111285858).

(rk/die/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia