Kamis, 21 Feb 2019
radarkediri
icon featured
Ekonomi

TASPEN Proteksi Jaminan Sosial PPPK dan Honorer

Seiring Keluarnya PP Nomor 49 Tahun 2018

29 Januari 2019, 14: 22: 40 WIB | editor : Adi Nugroho

JAMINAN SOSIAL: Suasana pelayanan di PT TASPEN Cabang Kediri. PT Taspen memberi jamsos bagi PPPK dan pegawai honorer.

JAMINAN SOSIAL: Suasana pelayanan di PT TASPEN Cabang Kediri. PT Taspen memberi jamsos bagi PPPK dan pegawai honorer. (Mahesa Ayu - radarkediri.id)

KEDIRI – Kabar gembira bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan  pegawai non-PNS, termasuk pegawai honorer. Mereka akan menerima fasilitas jaminan sosial (jamsos). Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018, yang menyebutkan kedua kelompok pegawai itu akan mendapatkan jaminan sosial.

Untuk para PPPK, mereka akan mendapatkan jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM). Sedangkan bagi para pegawai honorer mendapatkan JKK dan JKM.

Lembaga yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara jaminan sosial kepada PPPK dan honorer itu adalah PT TASPEN (persero). “Melalui PP nomor 49 tahun 2018 pasal 99, menyatakan bahwa pegawai non- PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Sebagaimana berlaku bagi PPPK. Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP nomor 70 tahun 2015. Di mana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada TASPEN,” jelas Kepala Cabang PT TASPEN Kediri Harinugroho.

Menurut Harinugroho, program JKK dan JKM diatur dalam 2 kategori. Yaitu yang bekerja pada penyelenggara negara dan bukan penyelenggara negara. Program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 44 tahun 2015 yang dikelola oleh BPJS TK. Sedangkan untuk yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan PP 70 tahun 2015, PP 66 tahun 2017, dan PP 49 tahun 2018. Di mana jaminan sosial untuk ASN, PPPK, dan honorer dikelola oleh TASPEN. Sedangkan untuk anggota TNI, Polri, PNS Kemenhan termauk PPPK-nya, dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 tahun 2015.

Lebih lanjut Harinugroho menjelaskan, melalui PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK menyebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi PPPK berupa JHT, jaminan kesehatan, JKK, JKM, dan bantuan hukum. Peraturan pemerintah di atas merupakan tindak lanjut dari PP nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Di mana pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa program JKK dan JKM bagi peserta pada pemberi kerja penyelenggara negara diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri.

Dengan demikian, TASPEN selain menjadi penyelenggara jaminan sosial bagi PNS dan pejabat negara juga memberikan perlindungan berupa JHT, JKK, dan JKM kepada PPPK serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS. Termasuk pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain yang bertugas pada instansi pemerintah. Terkait dengan pengenaan iuran akan diatur dalam ketentuan lebih lanjut mengenai pemberi perlindungan.

(rk/baz/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia