Jumat, 18 Jan 2019
radarkediri
icon featured
Ekonomi

Kemiskinan Kota Kediri Turun, Pengaruh Stabilitas Inflasi Daerah

Warga Miskinnya Terendah dalam Sejarah

08 Januari 2019, 11: 12: 30 WIB | editor : Adi Nugroho

PAPARAN: Ketua BPS Ellyn T. Brahmana dalam siluet, ketika melakukan pemaparan data kemiskinan kemarin (7/1).

PAPARAN: Ketua BPS Ellyn T. Brahmana dalam siluet, ketika melakukan pemaparan data kemiskinan kemarin (7/1). (Didin Saputro - radarkediri.id)

KEDIRI KOTA- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri kemarin (7/1) mengeluarkan data angka kemiskinan 2009 hingga 2018. Tren positif pun ditunjukkan di 2018. Angka kemiskinan di Kota Kediri mampu ditekan hingga menjadi yang terendah sepanjang sejarah kota ini.

Ketua BPS Ellyn T. Brahmana mengklaim bahwa angka kemiskinan 2018 berhasil ditekan ke angka 7,68 persen. Mengalami penurunan signifikan dibanding 2017. Tahun itu masih meyentuh angka 8,49 persen.

“Penurunan kemiskinan di Kota Kediri pada tahun 2018 berada di bawah capaian nasional dan provinsi,” katanya dalam ekspos data kemiskinan di Command Center Balai Kota Kediri kemarin.

Ellyn menjelaskan bahwa secara Nasional angka penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,82 persen. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur mencapai 10,98 persen. Terkait angka kemiskinan sejak 2009, Kota Kediri rata-rata selalu di angka lebih dari 8 persen. Bahkan pada 2009 mencapai 10,41 persen. Menurut Ellyn ini disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti tingkat inflasi yang stabil dan relatif rendah. Juga meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

“Sebenarnya pencapaian ini tak lepas dari titik inflasi Kota Kediri. Karena selama inflasi terkendali dengan baik, itu akan membuat masyarakat mampu dalam membeli barang untuk memenuhi kebutuhannya,” jelasnya.

Untuk membuat seperti ini menurutnya bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi mempertahankan yang sudah ada. Itu sangat tidak mudah. Oleh karena itu Ellyn berharap di 2019 ini pemkot harus tetap dengan pola kerja seperti 2018. Dengan penambahan harus lebih tepat sasaran. Salah satu faktor penurunan tersebut adalah penyaluran beras miskin yang tepat sasaran.

Indikasi penurunan miskin, menurut BPS, juga bisa dilihat pada penerima raskin itu. Pada 2017 ada 24.070 orang. Sedangkan pada 2018 menurun menjadi 21.900 orang.

Pada data BPS, warga yang masuk kategori miskin memang memiliki prioritas lebih terhadap konsumsi beras. Persentase konsumsi rumah tangga paling tinggi adalah beras dengan nilai 12,29 persen. Padahal bagi warga non-miskin, kebutuhan beras hanya 5,06 persen dari seluruh kebutuhannya.

Selain turunnya angka kemiskinan tersebut, untuk indikator batas kemiskinan Kota Kediri pun meningkat dari tahun sebelumnya. Jika pada 2017 batasnya adalah Rp 420.712 per kapita/bulan maka 2018 meningkat menjadi Rp 453.807 per kapita/bulan.

Sementara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebut bahwa penurunan angka kemiskinan ini tak lepas dari kolaborasi semua pihak. “Kemiskinan kita dari dulu tetap di angka 8. Alhamdulillah sekarang bisa turun menjadi 7,68. Tentu dalam hal ini program apa saja yang sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan ini yang akan kami dalami,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sudah mempunyai poin-poin indikator. Serta warga mana saja yang harus diberikan program dalam pengentasan kemiskinan. Maka dengan hal tersebut pemkot bisa menindaklanjutinya secara tepat sasaran.

“Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari BPS. Sehingga program-program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Kediri harus tepat sasaran, tuntas, dan efektif,” tegas pria yang karib disapa Mas Abu itu.

Mas Abu menjelaskan bahwa sejak beberapa tahun lalu Pemkot Kediri terus memberikan program-program yang dapat mengentaskan kemiskinan. Beberapa program dan inovasi Pemerintah Kota Kediri antara lain Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ada juga english massive dalam hal peningkatan kualitas pendidikan. Program kewaspadaan pangan dan keamanan pangan. Juga ada Prodamas, terutama bidang sosial, gerakan menekan angka kematian ibu dan bayi (Gemakiba), hingga bantuan akomodasi bagi keluarga pasien.

“Kami juga ada seragam sekolah gratis, jaminan kesehatan yang pada tahun ini mulai diberlakukan, dan masih banyak lagi,” bebernya.

Selain itu selama ini ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Tim ini bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan didaerah.

Ke depan Mas Abu mengajak seluruh stake holder terkait untuk  bekerja optimal. Khususnya dalam mengawal kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri.

Hadir dalam ekspos data kemiskinan Kota Kediri tahun 2018, Wakil Wali Kota Kediri Lilik Muhibbah serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemkot Kediri. Juga camat dari 3 kecamatan yang ada.

(rk/baz/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia