Sabtu, 15 Dec 2018
radarkediri
icon featured
Kolom

Sukseskan Pemilu 2019

30 November 2018, 13: 05: 04 WIB | editor : Adi Nugroho

Oleh : Rahmat Mahmudi

Oleh : Rahmat Mahmudi

Lima bulan lagi, 17 April 2019, pertama dalam sejarah Bangsa Indonesia melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pileg). Semakin mendekati hari H pemungutan suara, suhu politik makin memanas. Khususnya kontestasi Pilpres. Sejak pengumuman pasangan capres dan cawapres pada Agustus 2018 dan penetapan Prabowo – Sandi dan Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019, seakan tiada henti terjadi “perang opini” di media. Yang melibatkan kedua kelompok pendukung.

Meningkatnya suhu politik ini tak pelak menimbulkan kekhawatiran sebagian kalangan. Bila terus terjadi dan tidak ada antisipasi signifikan oleh aparat dan stakeholder, pemilu dapat memicu konflik yang lebih besar dan disintegrasi.

Persoalannya, di negeri ini pilpres dan pileg lebih banyak dipahami sebagai proses untuk memilih pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota DPR/DPRD). Esensi pilpres dan pileg “hanya” dipandang secara sempit sebagai proses rekrutmen politik untuk menghasilkan ouput berupa pemimpin-pemimpin politik (output perspective). Padahal memilih pemimpin hanyalah sasaran antara dari target goal yang lebih besar. Yakni tercapainya tujuan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Perspektif sempit itulah yang seringkali mendorong para politisi menghalalkan segala cara. Dengan target utama bisa terpilih dalam pemilu. Bila dirasa perlu, dilakukanlah kampanye negatif. Janji-janji kosong, politik uang, dan black campaigne (contoh : fitnah terhadap lawan politik) semata-mata demi tercapainya tujuan.

Semestinya pemaknaan pilpres dan pileg tidak sebatas menggunakan perspektif output. Melainkan lebih komprehensif. Bukankah di negara demokrasi, pemilu sesungguhnya bukan sekadar soal menghasilkan pejabat-pejabat politik? Melainkan bahwa rekrutmen itu harus dilakukan melalui proses tertentu (process perspecive) yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah demokrasi dan hukum. Bukan politik menghalalkan cara yang rentan mencederai nilai-nilai demokrasi dan hukum itu sendiri.

Lagipula, pemilu sebagai instrumen demokrasi merupakan produk peradaban yang didesain sedemikian rupa menjadi wahana suksesi kepemimpinan yang dibangun di atas nilai-nilai kedamaian, keeleganan, dan kesetaraan (ethics perspective). Ini merupakan pendekatan yang sarat nilai. Sebagai sebuah jawaban atas peradaban sebelumnya. Di mana (seolah-olah) peralihan kekuasaan harus melalui konflik perebutan kekuasaan, pertempuran fisik, dan pertumpahan darah sebagaimana sempat mewarnai sejarah politik pemerintahan kita. 

Idealnya dua dekade reformasi politik negeri ini seharusnya menghasilkan perbaikan kualitas demokrasi dan tatanan politik. Akan tetapi kecenderungan yang muncul justru adalah makin marak praktik demokrasi semu. Yang mengabaikan etika dan moralitas.

Bila kita cermati kembali Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017, dan Pilgub Jatim 2018 tampak kecenderungan perilaku tim sukses pasangan calon tertentu menghalalkan cara untuk menang. Mereka kadang kurang mengindahkan kaidah demokrasi. Misalnya dengan kampanye negatif, fitnah (black campaigne), berlaku curang dengan memanfaatkan celah-celah hukum, bahkan jual beli suara (money politics). Tidak jarang pula kaidah-kaidah etika dan moral dilanggar. Misalnya berupaya pembunuhan karakter terhadap lawan politik dengan mengungkap sisi-sisi negatifnya.

Jelang Pilpres 2014 yang lalu, terjadi perang opini yang luar biasa keras di media-media elektronik, online, cetak dan sosial. SBY yang saat itu masih menjadi Presiden bahkan ikut menyatakan keprihatinannya melalui akun facebooknya.

Kini, kondisi hampir sama sedang menggejala. Nuansa konfrontatif antara kubu pendukung Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma’ruf Amin seakan mengulang apa yang terjadi pada 2014. Drama dan manuver politik kedua kubu pendukung untuk menjatuhkan lawan dan meningkatkan elektabilitas masing-masing rajin menghiasi wajah media tanah air.

Hal ini harusnya diantisipasi sedemikian rupa oleh semua elemen masyarakat. Khususnya aparat keamanan. Agar tidak meningkat ke tindakan anarkistis. Meski konstelasi pilpres berbeda dengan pilkada, namun dalam mengantisipasi ini kita perlu berkaca pada beberapa kasus anarkistis dalam penyelenggaraan pemilukada. Misalnya di Provinsi Maluku Utara (2007), Mojokerto (2010), Palembang (4 Juni 2013), Palopo (8 Juni 2013) dan lain-lain.

Tentu kita semua berharap, implikasi negatif dalam penyelenggaraan pemilukada seperti itu tidak terjadinanti. Saatnya kita menunjukkan jati diri Bangsa Indonesia yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Termasuk dalam menjalankan demokrasi, melalui toleransi dan hormat-menghormati perbedaan pilihan. Wujudkan karakter dan jati diri bangsa yang nasionalis dan cinta tanah air dengan ikut berpartisipasi menciptakan Pemilu 2019  yang aman, damai dan sukses.

Sukses Pemilu 2019 adalah tantangan bagi kualitas demokrasi kita. Namun, sukses pemilu tidak datang dengan sendirinya. Butuh partisipasi semua stakeholders untuk berkomitmen dan berupaya kuat mewujudkannya. Komitmen itu hanya dapat terbangun ketika para stakeholders dan seluruh elemen masyarakat mau memaknai pilpres dalam perspektif yang luas, arif dan bijak. Bukan mengejar hasil semata. melainkan juga mematuhi kaidah-kaidah demokrasi yang tertulis maupun tidak tertulis (fatsoen), menghormati norma dan etika, mengedepankan nasionalisme dan kepentingan bangsa secara lebih luas.

Bila komitmen itu dapat kita bangun, kita layak optimistis Pemilu 2019 akan berjalan sukses. Bukan saja sukses dari sisi penyelenggaraan, juga sukses meningkatkan partisipasi pemilih. Dan sukses memilih pemimpin terbaik. Semoga. (Penulis adalah Dosen Universitas Islam Kadiri-Kediri, Alumnus Pascasarjana MAP-UGM Jogjakarta, dan Aktivis Ormas/LSM Kab Kediri).

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia