Kamis, 13 Dec 2018
radarkediri
icon featured
Kolom

Serba Salah

19 November 2018, 16: 44: 00 WIB | editor : Adi Nugroho

Oleh: Puspitorini Dian H.

Oleh: Puspitorini Dian H.

“Mereka akan ikhlas membayar pajak asalkan aturan diterapkan secara serentak tanpa pilih kasih”

Mau makan ibu mati, tapi kalau tidak makan nanti ayah yang mati. Itulah pepatah buah simalakama. Serba salah. Benar jadi salah, apalagi kalau memang berbuat salah. Perasaan itulah yang mungkin sekarang sedang berkecamuk di banyak pengusaha rumah makan di Kota Kediri.

Sejak mendapat sosialisasi tentang pemberlakuan tarikan 10 persen yang dimulai September lalu, rumah makan pun banyak yang langsung bergerak. Menarik pungutan tambahan 10 persen untuk konsumen di setiap pembelian makanan.

Setiap rumah makan dan restoran memang wajib memungut pajak 10 persen dari masyarakat. Pajak ini lalu disetorkan ke pemerintah kota. Meski aturan yang tertuang dalam perda ini sudah berlaku sejak 2010, ternyata banyak rumah makan yang tak menerapkan. Membuat pendapatan daerah dari sektor pajak pun tidak bisa maksimal.

Seperti diakui salah satu rumah makan yang mengatakan kalau sejak awal perda diberlakukan, sebenarnya rumah makannya sudah menerapkan, ternyata itu tak menguntungkannya. “Cuma rumah makan saya yang menerapkan 10 persen. Lainnya tidak. Akhirnya rumah makan sepi dan terkenal mahal,” curhat sang pemilik.

Benar saja, karena dianggap tak menguntungkannya, si pemilik rumah makan pun memilih menghentikan memungut 10 persen ke konsumennya. Serta menyetor pajak ke daerah sesuai hitungannya. Benar saja, rumah makan miliknya pun kembali ramai serta kesan mahal pun mulai terkikis.

Curhatan tak berhenti di situ. Ketika akhirnya dua bulan lalu, pendapatan daerah digenjot serta diwajibkan ada tambahan 10 persen, si pemilik rumah makan pun akhirnya memilih menerapkan aturan itu. Dan lagi, kembali seperti sebelumnya, rumah makannya pun kembali sepi. Bahkan, di rumah makan lainnya, si pemilik terpaksa memecat empat pegawainya karena tak lagi sanggup membayar gaji karyawan.

Tak punya pilihan lain. Itulah yang dirasakan para pemilik rumah makan. Jika tak menuruti, rentetan pemeriksaan memang menyita waktu. Jika tetap ndablek, ancamannya adalah penutupan usaha kerja dan pilihan lainnya akan diumumkan melalui media massa. Ancaman yang memang sangat ampuh untuk menjatuhkan kredibilitas rumah makan yang bersangkutan.

Sementara jika menuruti , yang terjadi, rumah makan akan sepi dan ujung-ujungnya pengurangan karyawan. Pilihan yang juga tidak mengenakkan. Apalagi, di saat perekonomian terasa sepi. Tak hanya bagi pengusaha, tetapi juga pemerintah kota. Karena potensi pendapatan dari rumah makan pun menjadi berkurang.

Berdasar dengan niat baik, tentu saja diyakini kalau para pengusaha rumah makan itu tidak memiliki keinginan untuk tidak membayar pajak. Mereka akan ikhlas membayar pajak asalkan aturan diterapkan secara serentak tanpa pilih kasih. Artinya, semua rumah makan memang menerapkan aturan yang sama, standar harga pun sama, tak ada lagi kesan rumah makan mahal dan sangat murah hanya karena perbedaan penerapan tambahan pajak.

Paling yang paling merasa dirugikan adalah tentu saja konsumen yang akan enggan mendatangi restoran dan rumah makan karena tambahan pajak 10 persen. Khususnya mereka yang masuk wilayah kemampuan menengah. Makan di kaki lima, angkringan atau warteg akhirnya menjadi pilihan.

Pemerintah pun sebenarnya bisa memberikan keuntungan lebih bagi wajib pajak (WP) dengan memberikan reward kepada para pembayar pajak. Hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu pemerintah untuk memungut pajak 10 pajak dari masyarakat.

Seperti di Australia, yang salah satu wilayahnya menerapkan reward berupa produk-produk ramah lingkungan untuk para pembayar pajak. Bahkan, ada pula yang memberikan kupon pembelian bahan pokok.

Di sini, hal sederhana bisa dilakukan. Di antaranya memberikan wadah dan kesempatan kepada para pemilik restoran untuk mempromosikan restorannya. Seperti mengundang travel agent dan memprioritaskan produk rumah makan di daerahnya dalam setiap kesempatan acara atau event. Dan bukan menggunakan produk dari daerah lain. Penghargaan sederhana yang bisa diterapkan sehingga tidak membuat muncul rasa serba salah. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/baz/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia