Minggu, 18 Nov 2018
radarkediri
icon featured
Kolom

---- Ambtenaar ----

Senin, 05 Nov 2018 19:26 | editor : Adi Nugroho

Oleh : Mahfud

Oleh : Mahfud

Berbaju putih. Biasanya jas. Celana pun dengan warna yang sama. Putih. Mengenakan helm keras. Persis seperti yang dikenakan prajurit Inggris tempo dulu di Afrika. Bila pulang dan berangkat kerja menaiki sepeda.

Itu gambaran sosok ambtenaar yang muncul di benak saya. Terbentuk dari pelajaran sejarah, cerita film, atau roman-roman sejarah yang pernah saya baca. Dan, sepertinya gambaran itu mendekati kesempurnaan wujud dan penampilan ambtenaar. Sang pegawai pemerintah (dari kubu pribumi) di era kolonial. Baik ketika kekuasaan di tangan kompeni (era VOC, Vereenigde Oostindische Compagnie, yang lidah kita lebih mudah menyebut sebagai kumpeni atau kompeni dari kata compagnie) atau ketika kekuasaan di tanah air dipegang langsung di bawah kendali Sang Ratu Belanda.

Jabatan sebagai ambtenaar adalah impian bagi pemuda pribumi kala itu. Menjadi ambtenaar adalah gengsi. Tak sekadar penampilan yang wah untuk masa itu. Sekaligus pertanda terjaminnya kehidupan. Lebih makmur dibanding kebanyakan kaum pribumi lain yang biasa disebut inlander. Satu kata yang lebih mengarah ejekan. Terutama karena rezim kolonial dengan disiplin menerapkan politik segregasi. Pemilahan kasta masyarakat yang menempatkan inlander sebagai kasta terendah.

Namun, kenyamanan dan kemapanan ambtenaar sempat terusik ketika kekuasaan kolonial Belanda memasuki fase akhir. Di pertengahan abad 20 ketenangan dan kenyamanan ambtenaar terguncang akibat krisis ekonomi yang melanda. Imbas dari krisis di Eropa akibat perang dunia I. Banyak ambtenaar yang di-PHK. Puncaknya, para ambtenaar ini berdemo di Batavia-nama Jakarta tempo dulu. Meminta kenaikan gaji dan penurunan harga.

                                                                  ----

Ketika Indonesia merdeka, ambtenaar pun berganti menjadi pegawai pemerintah. Di awal republik ini berdiri, jabatan ambtenaar versi baru ini masih kurang diminati. Walaupun memberikan tawaran bisa hidup tenang dengan uang pension, sebagian orang menganggapnya kurang menarik. Gajinya masih kecil. Bahkan, salah seorang legenda sepak bola nasional yang pernah melatih di Kediri pernah mengatakan menolak tawaran menjadi pegawai negeri. Alasannya, gajinya kecil.

Tapi, bagi penyuka kemapanan, menjadi pegawai negeri adalah daya tarik. Tak masalah gaji yang tak seberapa. Toh, mereka bisa mendapatkan pensiun saat sudah selesai tugasnya nanti. Lagian, mereka toh bisa memanfaatkan waktu di sela-sela tugas utamanya sebagai sambilan. Persis dengan mertua saya yang memilih bertani di sela-sela tugas utamanya sebagai kepala SD negeri di desanya.

Itu dulu. Ketika gaji pegawai negeri dan guru tidak seperti saat ini. Toh, saat gaji yang pas-pasan pun jabatan pegawai negeri tetaplah magnet yang kuat. Banyak yang mengejar. Tak peduli berapa harta benda dikeluarkan yang penting posisi sebagai pegawai pemerintah terwujud.

Dan kini, saat gaji pegawai pemerintah benar-benar sangat ‘mapan’, magnet itupun semakin kuat. Tiap rekrutmen pegawai negeri ribuan anak muda antre. Banyak sebagian dari mereka bertaruh apapun agar bisa menjadi ambtenaar versi baru. Berapapun biaya bersedia mereka bayar. Yang penting lancar segala urusan. Dan SK pengangkatan bisa di tangan.

Karena itu, kala moratorium perekrutan PNS ditetapkan, banyak yang galau. Tapi, untungnya itu (moratorium) tak bertahan lama. Perekrutan kembali berlangsung karena kebutuhan (menurut pemerintah) memang ada. Dan, animo anak muda pun masih sangat besar. Bahkan, bisa jadi sangat, sangat besar. Di Kabupaten Kediri saja, kebutuhan yang 400-an orang diminati oleh lebih dari 6 ribu pelamar. Meskipun yang memenuhi syarat administrasi akhirnya hanya separonya.

Dan, tercoretnya separo pelamar di babak pendahuluan itu bukan satu-satunya kejutan. Setelah itu masih muncul kejutan lain. Sulitnya soal dan ketatnya mekanisme perekrutan masih berlanjut. Di setiap ujian, rata-rata yang lulus ternyata berkisar 10 persen saja. Akibatnya banyak formasi yang, bahkan, tak terisi oleh pelamar.

Keluhan pun keluar. Tak hanya oleh pelamar, tapi bagi pemerintah daerah yang membuka lowongan, hal ini menjadi masalah. Ditambah lagi kepanitian yang terpusat membuat sebagian (besar) orang yang berusaha mencari ‘celah’ agak kebingungan.

Bagi saya, tes CPNS yang seperti saat ini layak diapresiasi. Ketat dan tanpa kompromi sudah seharusnya memang dikedepankan. Sebagai abdi negara yang dibayar oleh uang negara-yang notabene uang rakyat-mereka harus benar-benar terpilih. Bukan orang sembarangan. Baik itu intelektual dan sikap pengabdiannya. Karena itu, rekrutmennya pun tak boleh sembarangan. Ambtenaar yang terpilih haruslah pilih tanding.

Kalaupun itu harus mengeluarkan biaya tinggi, untuk saat ini tidak masalah. Demi mendapatkan hasil yang baik, biaya memang layak keluar. Toh, uang negara yang keluar kan untuk rakyat juga. Toh dari pada uang itu dikorupsi.  (Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Kediri)

(rk/rq/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia