Senin, 19 Nov 2018
radarkediri
icon featured
Kolom
Dr Anang Iskandar SIK SH MH *)

Rehabilitasi Berhasil, Pengedar Ngacir

Minggu, 28 Oct 2018 16:58 | editor : Adi Nugroho

Dr Anang Iskandar SIK SH MH *)

Dr Anang Iskandar SIK SH MH *)

Dr Anang Iskandar SIK SH MH *)

Konsep dasar memerangi masalah narkotika sangat berbeda dengan memerangi kejahatan lainnya. Sebab, masalah narkotika tidak saja menyangkut masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Khususnya, bagi pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalah guna narkotika yang juga diancam dengan hukuman penjara.

Siapa sih pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna itu? Ketiga terminologi dan posisinya dalam UU Narkotika sering membuat kita rancu dalam memahami masalah narkotika –sehingga dapat membuat pemahaman tentang narkotika menjadi salah kaprah.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tidak sah dan melanggar hukum. Pertanyaannya, apa ada orang menggunakan narkotika secara sah? Jawabannya tentu saja ada, bahkan banyak. Yaitu, orang sakit yang diberi resep oleh dokter untuk menggunakan obat jenis narkotika. Sebab, narkotika itu sesungguhnya adalah obat yang bermanfaat, tapi dapat menimbulkan penyakit adiksi kalau penggunaannya tidak sesuai dosis peruntukannya. Di sisi inilah narkotika dilarang untuk dikonsumsi/disalahgunakan tanpa resep dokter.

Dilarangnya penyalahgunaan narkotika bukan karena penyalah guna melakukan perbuatan jahat. Akan tetapi, justru untuk melindungi penyalah guna dari akibat dampak buruknya. Konsekuensi memasukkan penyalah guna pada ranah hukum pidana adalah masuknya hukuman rehabilitasi dalam sistem hukum narkotika. Ini sebagai solusi alternatif atau pengganti hukuman penjara bagi pecandu dan penyalah guna narkotika.

Sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika secara periodik di mana kondisi fisik dan psikisnya sudah dalam keadaan ketergantungan. Artinya, penyalah guna yang sudah berpuluh puluh bahkan beratus ratus kali menyalahgunakan/mengonsumsi narkotika. Kalau penyalah guna ini diassesmen oleh dokter yang ditunjuk, dia akan berubah sebutannya menjadi pecandu.

Adapun korban penyalahgunaan narkotika adalah penyalah guna awal di mana untuk pertama kali mereka mengonsumsi narkotika. Penyalah guna awal dapat dipastikan bahwa mereka dibujuk, dirayu, ditipu, diperdaya, bahkan dipaksa menggunakan narkotika oleh pihak yang berhubungan dengan pengedar. Ini bisa dilakukan oleh teman sebaya maupun keluarga sendiri yang lebih dulu menjadi penyalah guna narkotika.

Penyalah guna pemula ini kalau tidak segera dihentikan oleh orang tua/keluarganya maupun penegak hukum maka akan menjadi penyalah guna beneran. Mulai dari penyalah guna rekreasional lalu selanjutnya akan ‘berkarir’ menjadi pecandu. Karir menjadi pecandu bukan karena keinginannya tetapi karena tuntutan sakit adiksi yang dideritanya.

Pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan penyalah guna narkotika itu adalah orang-orang yang selama ini membutuhkan narkotika untuk dikonsumsi. Mereka itulah demand para penjual narkotika. Sebab, selain mereka, tidak ada yang membutuhkan narkotika untuk kebutuhan sehari-hari.

Jumlah penyalah guna narkotika dan kebutuhan akan narkotika yang mereka butuhkan inilah yang menyebabkan bisnis narkotika di Indonesia menggeliat. Kalau mereka tidak disembuhkan dengan cara ditempatkan di lembaga rehabilitasi, para pengedar akan tertawa terbahak bahak karena demand-nya tidak berkurang. Ini menyebabkan bisnis narkotika subur.

Tujuan pecandu, korban penyalahgunaan, dan penyalah guna direhabilitasi adalah agar mereka sembuh dari gangguan sakit adiksi yang dideritanya. Yang berarti, tidak mengonsumsi dan tidak membutuhkan narkotika lagi. Dengan demikian, mereka tidak lagi menjadi demand bisnis narkotika dan pada gilirannya bisnis narkotika menurun.

Secara hukum, perbuatan para pecandu, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkotika itu menyalahi ketentuan undang-undang. Akan tetapi, secara ilmu kesehatan, mereka adalah orang sakit adiksi kronis yang harus disembuhkan. Mereka juga harus dilindungi dan diselamatkan agar tidak mendapatkan dampak buruk berupa gangguan kesehatan jiwa dan gangguan kesehatan lainnya akibat mengonsumsi narkotika.

Itu sebabnya hukum narkotika di Indonesia mengenalkan kewajiban rehabilitasi dan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu –yang diyakini oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa mereka lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Prevention better than cure. Adapun pengedarnya harus dihukum berat.

Oleh karena itu, konsep dasar memerangi masalah narkotika secara universal adalah: pertama, mencegah orang menjadi penyalah guna. Artinya, melakukan pencegahan jangan sampai ada orang yang menjadi penyalah guna baru. Sebab, penyalah guna baru ini akan menjadi penyalah guna rekreasional dan selanjutnya pecandu. Kalau sudah demikian, fisik dan psikisnya akan nagih.

Kedua, merehabilitasi pecandu alias penyalah guna yang sudah dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis. Pecandu itu merupakan orang sakit kronis yang perlu diselamatkan. Pecandu diwajibkan melapor ke rumah sakit yang ditunjuk untuk sembuh. Kalau tidak mau lapor untuk sembuh, dapat ditangkap lalu ditempatkan di lembaga rehabilitasi dan dihukum rehabilitasi.

Mereka memang diancam hukum pidana. Namun, secara khusus, undang-undang narkotika mewajibkan mereka menjalani rehabilitasi melalui wajib lapor yang dibiayai pemerintah. Putusan hakim dalam kasus ini berupa hukuman rehabilitasi agar sembuh dan tidak menggunakan narkotika lagi.

Ketiga, memberantas peredaran gelap narkotika dengan sasaran para pengedar dengan hukuman berat bahkan mati. Sebab, merekalah yang menebar penyakit adiksi dan membuat masalah narkotika di negara kita.

Konsep dasar tersebut harus dilaksanakan secara simultan dan berlanjut. Panglimanya adalah panglima bersama antara pengemban fungsi rehab dan pengemban fungsi penegakan hukum, dengan tingkat koordinasi yang sangat tinggi.

Penegak hukum ditugasi untuk menangkap dan memilah: mana penyalah guna yang harus ditempatkan di lembaga rehabilitasi atau dihukum rehabilitasi dan mana yang harus dihukum penjara dengan hukuman berat. Pemilahan ini adalah amanat dan tujuan dibuatnya UU narkotika.

Pengemban fungsi rehabilitasi ditugasi untuk melaksanakan rehabilitasi pecandu secara terintegrasi. Yaitu, dengan menyiapkan infrastruktur dan sumber daya rehabilitasi agar tergelar sesuai amanat UU No 8 Tahun 1976 sebagai dasar dari hukum narkotika di Indonesia.

Pada hakikatnya, tidak ada orang yang ingin menjadi penyalah guna apalagi pecandu. Mereka adalah korban kejahatan. Mereka yang menderita sakit adiksi. Mereka pula yang dirugikan secara materil dalam bisnis kejahatan narkotika. Mereka benar-benar korban, namun di sisi lain undang-undang mengancamnya dengan hukuman pidana.

Terhadap ambiguitas posisi penyalah guna dan pecandu ini, UU narkotika kita memberi solusi berupa hukuman rehabilitasi sebagai ganti hukuman penjara. Hakim diberi kewajiban untuk itu (pasal 127 ayat 2) dan menjatuhkan hukuman rehabilitasi baik terbukti atau tidak terbukti bersalah (pasal 103/1). Pasal 103 ayat 2 menyatakan, masa menjalani rehabilitasi itu adalah masa menjalani hukuman. Rehabilitasi yang berasal dari sumber penegakan hukum ini akan menggerakkan elemen rehabilitasi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat.

Keberhasilan pengemban fungsi rehabilitasi untuk merehabilitasi para pecandu dan penyalah guna secara besar-besaran yang didukung penegakan hukum yang bersifat rehabilitatif terhadap mereka, plus represif tanpa pandang bulu terhadap pengedar, akan membuat bisnis narkotika makin lama makin ringkih. Pembelinya makin susut. Sementara, yang tetap nekat mengedarkannya menghadapi risiko dihukum berat. Pada gilirannya, bisnis narkotika akan bangkrut dan pengedarnya gulung tikar.

*) Penulis adalah Ka BNN 2012-2015, Kabareskrim 2015-2016, dan dosen FH Universitas Trisakti. Konsultasi masalah narkotika dapat melalui nomor WA 087884819858.

(rk/rq/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia