Senin, 19 Nov 2018
radarkediri
icon featured
Kolom

CPNS Dibuka untuk Pengangguran

Jumat, 28 Sep 2018 19:10 | editor : Adi Nugroho

CPNS Dibuka untuk Pengangguran

Sekian lama menunggu, pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akhirnya dibuka. Perekrutan pegawai negeri ini untuk mengisi pegawai yang kosong. Tidak hanya di pusat, tapi serentak di seluruh daerah. Kabar inilah yang berseliweran di media sosial maupun di jejaring whatsapp (WA).

Semua menyambut gembira. Inilah peluang. Khususnya untuk mereka yang takut menganggur. Sudah waktunya cita-cita mulia ini diraih. Karena jadi PNS adalah dambaan dan idaman setiap pengangguran. Kalau sudah diangkat PNS, SK bisa dijadikan jaminan pinjaman di bank. Ketika pensiun tetap digaji. Karena itu, bekerja sebagai abdi negara adalah kemuliaan. Tetap sejahtera, sampai kakek-kakek. Karenanya, CPNS menjadi harapan hidup atau matinya pengangguran.

Menjadi PNS bukanlah perkara mudah. Dulu tahun 2008, saya dapat tawaran bisa masuk. Kalau bersedia, siapkan Rp 100 juta. Kabarnya, uang itu digunakan untuk wira-wiri. Mengusulkan formasi yang akan diusulkan. Entahlah, ada berapa banyak orang setuju. Saya memilih tidak ikut dalam barisan orang yang bersedia bayar. Hanya ikut tesnya. Sekali seumur hidup. Pembuktian jika saya tidak layak jadi PNS. Hingga akhirnya memilih jadi wartawan. Boleh juga disebut sebagai pelampiasan.

Kegagalan itu jadi alasan dan jawaban kepada orang tua. Kepada siapa saja yang bertanya tentang tes CPNS. Jika ada ajakan, jawabnya saya tidak mampu. Cukup di sini, sebagai juru tulis. Bukan karena sudah mumpuni. Tapi karena tidak mampu. Karenanya setiap hari diasah dan digembleng. Menulis dan menulis. Belajar tanpa kurikulum. Bila perlu meniadakan batas ruang dan waktu. Habis kena gembleng, ya tertawa bareng tanpa sekat.  

Jika hari ini sudah mengantre ribuan pelamar, maka semuanya harus siap mental. Pelamar CPNS sudah pasti tahu filosofi bekerja di instansi pemerintahan. Rutinitas. Dibatasi waktu dan tidak akan lelah mendengar keluhan warga.

Kenapa harus siap mental? Orang yang bekerja sebagai PNS harus siap dikontrol. Kaya dicurigai, prestasi tak dihargai. Itu berat sekali. Tidak semua orang sanggup. Beda dengan pengusaha. Kaya hal biasa, bangkrut dicaci.

Pelaksanaan tes CPNS tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun dulu. Syarat tahun ini lebih selektif. Sedikit berkualitas. Bisa juga sudah menihilkan bayaran Rp 100 juta. Seperti yang dulu saya alami. Peningkatan mutu tes CPNS ini menghambat lulusan sarjana dari perguruan tinggi yang tidak begitu favorit. Sebab, ada poin yang mengharuskan pendaftar wajib dari lulusan terbaik. Tidak hanya syarat cumlaude, tapi juga dari jurusan akreditasi A. Artinya, tidak semua lulusan perguruan tinggi bisa mendaftar. Apalagi jurusan yang baru nongol, satu atau dua tahun terakhir.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi perguruan tinggi. Khusunya mahasiswa yang belajar hanya untuk mencari gelar untuk menjadi PNS. Jika tren mahasiswa masih sama, maka yang harus berbenah adalah perguruan tingginya. Jika tetap ingin ada mahasiswa, maka selayaknya menyiapkan akreditasi jurusan yang lebih baik. Ini juga berat. Rawan permainan jual beli akreditasi.

Bukan itu saja, perguruan tinggi yang jurusan dianggap sia-sia. Sebab lowongan kerja pemerintahaan tidak pernah ada. Ini juga membuat mereka yang mimpi jadi PNS harus termehek-mehek. Mungkin lulusan ini akan bertanya, harus menunggu sampai kapan? Derita jurusan yang tidak familiar. Selalu nonton temannya yang sibuk mengurus berkas CPNS.   

Serba-serbi pelaksanaan tes CPNS ini selalu menarik.  Anak-anak muda yang menggantungkan harapannya untuk menjadi abdi negara tak pernah putus membicarakannya. Entah karena mereka ingin benar-benar menjadi pelayan masyarakat atau hanya becita-cita menjalani hidup status quo. Bahkan punya niat jahat untuk korup. Semua peluang itu terbuka bagi mereka yang sudah diangkat menjadi PNS.

Toh, sudah banyak PNS yang berulah. Lupa janji profesinya. Bukan saja melakukan tindak pidana korupsi. Tapi melanggar aturan lainnya. Contohnya, melabrak larangan tidak berpolitik praktis atau menjadi partisan politik. Padahal mereka hanya diminta untuk melayani masyarakat, bukan untuk menjadi partisan partai atau tokoh politik tertentu.

Sebab itu, lowongan CPNS tahun ini diharapkan tidak hanya mampu mengurangi pengangguran. Tapi juga menghilangkan tindakan korup sejak penerimaan awal CPNS. Mereka yang lolos sebagai PNS diharapkan bisa menjadi abdi yang taat aturan. Mendahulukan pelayanan masyarakat berbasis kesetaraan. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk)

(rk/rq/die/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
Most Read
 TOP
Artikel Lainya
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia