Rabu, 27 Mar 2019
radarkediri
icon featured
Kolom

Mulianya Pungutan Biaya Prona  

11 Maret 2018, 19: 10: 37 WIB | editor : Adi Nugroho

Mulianya Pungutan Biaya Prona  

Panitia pelaksana Program Nasional Agraria (Prona) atau kini bernama program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) –selanjutnya ditulis prona- di Kabupaten Nganjuk sedang bersemangat. Seolah dikejar target, mereka begitu gencar menyukseskan program pemerintah pusat tersebut. 

Sebuah prestasi bila program pemerintah pusat bisa terlaksana dengan baik. Prestasi inilah yang sepertinya sedang dikejar oleh panitia prona. Masyarakat pun diberi eduksi, ikut  prona sama dengan masuk program catur tertib pertanahan. Mulai dari tertib hukum, tertib adiminstrasi, tertib penggunaan, tertib pemeliharaan, hingga tertib lingkungan hidup. 

Sungguh, kampanye catur tertib pertanahan itu mencerdaskan dan sangat mulia. Tidak bisa dibayangkan bila ada warga yang tidak ikut program prona, bisa-bisa dicap sebagai warga yang tidak tertib hukum bahkan tidak cinta lingkungan. Warga haruslah berpegang teguh pada catur tertib pertanahan yang menjadi panji pelaksanaan prona.

Kemuliaan panitia prona itu akan bertambah lagi saat mereka datang ke rumah-rumah warga sembari woro-woro kepada warganya agar ikut program prona dengan biaya yang murah. Budget yang mesti disiapkan oleh pemilik tanah minimal Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. Tiap desa bisa berbeda-beda. Tergantung panitianya. 

Loh katanya gratis? Di sinilah kemuliaan panitia Prona tersebut. Mereka punya dalih untuk mencerdasakan warganya. Caranya yang pertama, panitia akan mencari warga yang telah membuat sertifikat secara mandiri. Warga yang mengurus sertifikat secara mandiri ini akan dijadikan contoh. Bila ada warga yang ingin mengurus sertifikat secara mandiri maka masalah yang akan ditemui adalah ribet dan biaya mahal.  

Durasi waktu kalau urus sertifikat sendiri butuh waktu agak lama. Berbeda jika warga ikut program prona, waktunya cukup satu bulan. Kedua, panitia prona akan menegaskan soal biaya. Bila mengurus sertifikat secara mandiri pasti lebih mahal. Satu bidang tanah bisa dikenakan Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Sedangkan yang ikut prona biayanya menjadi lebih ringan, hanya Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. 

Cara ini cukup ampuh untuk meyakinkan warga. Setelah menjelaskan perbandingan dan perbedaan mengurus sertifikat secara mandiri dengan program prona, panitia kemudian memberi pilihan kepada warganya. Memilih jalur mandiri yang biayanya Rp 3 juta- Rp 5 juta atau pilih prona yang hanya dikenakan Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta. Begitulah cara panitia prona ini menjadi pahlawan bagi warganya.

Karena kemuliaan panitia prona, tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Nganjuk tidak perlu turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan. Mereka yang menjadi panitia prona adalah orang-orang baik, penolong warga. Bahkan ketika sosialisasi prona, mereka selalu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk. Maka, berapa pun pungutan dari panitian prona, dengan angka yang berbeda-beda tiap desa tidak akan jadi masalah. 

Saber Pungli juga tidak perlu mempertimbangkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis. Bahwa besaran biaya dibagi menjadi lima kategori perwilayah. Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori V di wilayah Jawa dan Bali. Ketentuan biaya untuk kategori V ini dipatok sebesar Rp 150 ribu.

Sedangkan untuk kategori I wilayahnya ada di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Biaya untuk kategori I paling mahal dari pada kategori lainnya, dipatok Rp 450 ribu. Biaya tersebut sudah termasuk, penyiapan dokumen, penyiapan patok dan materai kegiatan operasional petugas kelurahan dan desa. Kemudian untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran sudah difasilitasi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  

Untuk biaya yang ditanggung masayarakat adalah pembebasan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dua pembiayaan tersebut tidak termasuk dalam pembuatan akta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memerintahkan bupati untuk membuat peraturan bupati terkait pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat. (penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Nganjuk). 

(rk/rq/die/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia