Tak Disoal DPKK, Tapi Regulasi Pungutan Harus Jelas
BERITA TERKAIT

KEDIRI - Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK) tidak mempersoalkan sekolah negeri memungut iuran komite pada siswa baru. Kendati yang dijadikan dasar adalah peraturan wali kota (perwali) lama. Yakni Perwali Nomor 188.45/708/419.16/2015 tentang Pungutan Dana Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri Kota Kediri.

 

“Kami mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Kediri,” kata Anggota DPKK Hariyono, kemarin.

Sebelumnya, besar iuran komite sekolah di tingkat SMAN/SMKN memang akan disamakan dengan tahun sebelumnya. Hanya saja nilai iuran siswa dalam kota dengan luar Kota Kediri berbeda.

Sejak setahun silam, para siswa asal atau domisili Kota Kediri harus membayar Rp 30 ribu per bulan. Namun, untuk yang berasal dari luar kota lebih besar. Pelajar luar kota di SMAN misalnya. Iuran komitenya sebesar Rp 138 ribu per bulan.

Sedangkan di SMKN 1 Kediri dibebani dana komite Rp 158 ribu per bulan. Lalu di SMKN 2 dan 3, iurannya sebesar Rp 100 ribu per bulan. Hariyono menilai, perwali tersebut masih relevan. Besaran nilai iurannya juga tidak terlalu memberatkan.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar