Musrenbang, Pemkab  Prioritas Infrastruktur  dan Perubahan RTRW

KEDIRI KABUPATEN – Pascaerupsi Kelud 2014, Pemkab Kediri belum mengajukan evaluasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke Pemprov Jatim. Itu terungkap pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kemarin.

 

Kepala Bakorwil Madiun Supriyanto mengatakan, rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) tersebut adalah amanah yang mesti dipenuhi. Yakni, 20 persen ruang terbuka hijau (RTH) publik dan 10 persen RTH privat.

Alternatif untuk penyediaan di antaranya adalah identifikasi aset pemkab yang bisa menjadi RTH. “Identifikasi tanah telantar juga dapat dimohonkan menjadi RTH dan pemanfaatan sempadan sungai, jalan, dan mata air,” katanya dalam musrenbang di convention hall Simpang Lima Gumul (SLG), Ngasem.

          Untuk penetapan luas lahan pertanian, menurut Supriyanto, terdiri atas lahan irigasi 40.865 hektare dan non irigasi 1.426 hektare. Kemudian untuk RDTR dibagi menjadi tujuh kecamatan perkotaan. Di antaranya Ngasem, Pare, Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogol. “Sebab itu, barkorwil berharap, RTRW ini bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

          Karena itu saat ini, Supriyanto memastikan, belum ada pengajuan evaluasi RDTR ke Provinsi Jatim. Sehingga perlu percepatan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang sebagai operasional dari RTRW dan pedoman penerbitan izin.

1
2
3

BERITA LAINNYA
Tulis Komentar